JAKARTA (RIAUPOS.CO) — Dampak buruk dari pencekalan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke DPR mulai terlihat. Terutama, terhadap pengawasan kinerja Rini dan kementerian yang dipimpinnya itu.
Karena itu, Ketua Komisi VI DPR Hafiz Tohir yang mengawasi BUMN menyampaikannya ke pimpinan lembaga legislatif Ade Komaruddin beberapa waktu lalu. "Saya sampaikan keberatan saya sebagai ketua komisi VI tidak bisa undang Bu Rini. Ini buat ketimpangan pengawasan kami kepada BUMN," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).
Ketua DPR akhirnya mengembalikan kepada komisi VI perihal pencekalan Rini tersebut. "Nanti kami rapat internal dulu baru setelah itu hasilnya akan diberikan ke pimpinan DPR," sebutnya.
Mengenai hal tersebut, ada banyak hal yang memang perlu dijelaskan Rini. Misalnya mengenai kereta cepat yang katanya didanai dari pinjaman tiga bank BUMN sebesar USD3 miliar atau sekitar Rp40 triliun kepada China Development Bank (CDB). Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank Mandiri. "Ada BUMN yang ikut di sana atas perintah menteri BUMN yang katanya dari perintah presiden. Kami ingin tanyakan konsekuensi asetnya apa saja. Ini (bagian) pengawasan kita," tuturnya.
Selain itu, persoalan Hotel Indonesia Natour (HIN) yang 950 hektar perkebunannya disulap menjadi properti mewah dan diperjualbelikan dengan harga yang tinggi. Di mana HIN hanya dibayar Rp450 miliar sedangkan BPK mencatat nilai kontrak sewanya sekitar Rp1,2 triliun "Ada gap kehilangan potensi pendapatan negara. Ini harus ada pengawasan DPR," ucap politikus PAN itu.
Memang, ada banyak lagi persoalan selama hilangnya tiga bulan pengawasan DPR terhadap BUMN. "Banyak pengawasan yang terlewatkan dengan kondisi tiga bulan tidak bisa ketemu dengan Meneg (Rini) ini," tandasnya. (dna)
Sumber: Jawa Pos
Editor: Hary B Koriun
