JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memprioritaskan sinkronisasi program tepat sasaran yang dapat dirasakan masyarakat. Khususnya di Papua. Sinkronisasi program tepat sasaran juga diharapkan dapat dilakukan di seluruh pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
"Salah satu prioritas saya adalah bagaimana menyinkronkan program-program agar tepat sasaran, bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa program itu bukan hanya sifatnya sent (terkirim), tapi masalahnya apakah sudah delivery atau sudah dirasakan oleh masyarakat, ini akan saya cek," kata Tito dalam keterangannya, Minggu (27/10).
Adanya dana otonomi khusus (Otsus) yang dinilai cukup besar, Tito berharap semua program pemerintah daerah di Papua dapat tersampaikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Tito pun meminta jajaran Kemendagri untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap anggaran yang harus berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar. Masalahnya, sampai ke publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina," ucap Tito.
Mantan Kapolri ini pun menginginkan, semua anggaran yang ada, baik di tingkat provinsi sampai kabupaten/kota, bisa lebih banyak didominasi belanja modal yang berbentuk program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Tito menekankkan, secara kebijakan nasional, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah.
"Kita ingin lihat di Papua, ada atau tidak program itu. Tim saya nanti akan perintahkan untuk menyisir di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota kita lihat. Nanti kita lihat prioritasnya, mana duluan yang kita sisir, supaya tahun 2020 betul-betul pas dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Besarnya dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah merupakan salah satu bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap Papua. Sehingga diharapkan dana tersebut dapat disalurkan kepada masyarakat melalui program tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
"Masalahnya sampai atau tidak ke masyarakat. Jangan sampai nanti tidak sampai karena programnya tidak bisa dibuat dengan baik lalu tidak sampai ke publik, lalu masyarakat mengatakan apa gunanya ada pemerintah," pungkasnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Erizal
