JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) melalui Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 telah mengatur bahwa vaksin booster atau untuk suntikan ketiga hanya diperbolehkan untuk tenaga kesehatan (nakes). Namun, saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa lalu (24/8) yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden terungkap beberapa pejabat telah mendapatkan vaksin booster.
Komisi IX DPR menyayangkan hal itu. Legislatif pun berharap agar pemerintah lebih tegas dalam pemberian vaksin booster yang saat ini hanya diprioritaskan bagi nakes. Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiriyani menilai, pejabat yang menerima booster lebih dulu ini sama saja dengan curi start. Dan itu merupakan pelanggaran di mana sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/1919/2021 bahwa vaksin booster hanya untuk nakes.
"Jika ada pihak yang bukan nakes mengaku telah disuntik booster, itu namanya tindakan curi start yang tidak bertanggung jawab," tegas Netty, Kamis (26/8).
Untuk itu, dia mendorong supaya pemerintah melalui Kemenkes secara tegas mengevaluasi pendistribusian vaksin dosis ketiga untuk nakes di lapangan. Dikhawatirkan jika tanpa pengawasan, pemberian vaksin dosis ketiga untuk orang-orang di luar nakes terulang kembali dan bahkan semakin banyak.
Apalagi jika pejabat yang menerima vaksin booster itu. Menurutnya, ini sama saja memberikan teladan yang buruk dan diduga ada penyalahgunaan wewenang.
"Jangan salah gunakan wewenang yang membuat rakyat marah. Untuk dapat vaksin reguler saja rakyat rela antre berjam-jam, sementara ada pihak yang tidak berhak malah sudah mendapatkan booster dengan cara mudah," lanjutnya menekankan.
Rencana vaksin booster ketiga untuk masyarakat yang lebih luas sendiri sudah dikemukakan akan dilaksanakan tahun depan. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti rencana tersebut, di mana vaksin dosis ketiga itu akan berbayar bagi kelompok mampu yaitu kisaran Rp100 ribu sampai Rp150 ribu.
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, sebelum menetapkan kebijakan tersebut, Kemenkes sudah harus melakukan kajian dan perhitungan yang jelas. Pemerintah harus menjelaskan dasar atau alasan dari rencana penerima vaksin dosis ketiga.
Dia meminta Kemenkes menginformasikan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan dan pentingnya kewajiban vaksin Covid-19 dosis ketiga bagi masyarakat yang sudah menerima dosis pertama dan kedua.
"Sehingga dapat diketahui secara pasti urgensi dari rencana pemberian booster tersebut," katanya.
Bamsoet mengatakan, Kemenkes perlu mempersiapkan penyelenggaraan booster vaksin tahun depan secara optimal, dari mulai perencanaan sosialisasi dan penjelasan booster kepada masyarakat, jenis vaksin yang akan digunakan, ketersediaan vaksin, dan kesiapan vaksinator yang memadai.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mendesak Kemenkes untuk segera merampungkan target pemberian vaksin dosis pertama dan kedua terlebih dahulu, "Agar segera tercipta herd immunity sebelum pemberian booster akan dilaksanakan," tegasnya.
Sementara itu, Pendiri LaporCOVID-19 Irma Hidayana menyayangkan pengakuan sejumlah pejabat yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Pengakuan itu sempat terungkap dalam video kunjungan Presiden Jokowi di Kaltim yang diposting akun Sekretariat Negara beberapa hari lalu. Meski kemudian dihapus, pembicaraan dalam video itu telanjur menyebar.
Menurut Irma, para pejabat yang ‘tertangkap tangan’ menggunakan vaksin booster itu telah melanggar regulasi. Sebab, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, vaksinasi dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin Covid-19.
"Mereka jelas melanggar regulasi. Patut dipertanyakan dari mana mereka bisa dapatkan vaksin booster," kata Irma dalam diskusi virtual yang diikuti Jawa Pos (JPG), kemarin (26/8). Irma pun meminta Kemenkes untuk menelusuri bagaimana para pejabat bisa mendapatkan vaksin. Menurut dia, penelusuran itu harusnya bisa dilakukan dengan mudah karena setiap vaksin yang dikeluarkan pasti tercatat.
Dalam pada itu Kepala RSAU dr Esnawan Antariksa Kolonel Kes Mukti Arja Berlian menyampaikan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tidak menggunakan vaksin sebagai booster. "Panglima menggunakan booster secretome stem cell," ungkap dia saat dikonfirmasi Jawa Pos (JPG), kemarin.
Pria yang juga dokter pribadi panglima TNI itu menegaskan, Hadi tidak memakai vaksin Moderna atau vaksin lainnya sebagai booster. Dalam lawatan ke Kaltim pada Selasa (24/8), perbincangan antara Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan pejabat lainnya memang sempat jadi sorotan. Sebabnya, ada beberapa di antara mereka mengaku sudah mendapat booster. Termasuk di antaranya Isran Noor dan Hadi. Namun demikian, booster yang dimaksud Hadi bukan vaksin. Sedangkan Isran memang vaksin.
Ketika ditanya oleh Presiden, Panglima TNI menjawab sudah menggunakan secretome booster. "Yang dimaksud secretome booster itu adalah mesenchymal secretome stem cell dari stem cell tali pusat manusia sebagai booster vaksinasi Sinovac," beber Kolonel Berlian. Dia menyampaikan, Panglima TNI mendapat booster tersebut di RSAU dr Esnawan Antariksa. Dia pun menjelaskan stem cell atau sel punca mampu berdiferensiasi menjadi lebih dari 200 sel lain dalam tubuh dengan spesifik.
Kemampuan itu sangat berguna lantaran setelah semua sel dalam tubuh menyelesaikan tugas dan mati, sel punca dapat menggantikan sel tersebut.
"Stem cell akan membelah diri untuk menghasilkan sel baru demi meneruskan tugas sel yang sudah mati tersebut," imbuhnya.
Pada individu yang sudah mendapat vaksin Sinovac booster yang diterima oleh Hadi akan memberi beberapa manfaat. Berlian pun membeber manfaat tersebut. Pertama, booster itu akan mendorong sel T regulator mengaktivasi lebih banyak sel limfosit B memori.
"Sel B memori inilah yang nanti berubah menjadi sel plasma yang akan memproduksi lebih banyak antibodi spesifik untuk melawan antigen spesifik Covid-19," jelas dia. Manfaat kedua, booster itu akan membangkitkan dendritic sel yang bisa melawan antigen Covid-19.
Dengan booster tersebut, lanjut Berlian, vaksin Sinovac yang sudah disuntikkan ke dalam tubuh akan semakin kuat.
"Sehingga tubuh tidak mudah terpapar Covid-19," jelas dia.
Selain bermanfaat bagi individu yang sudah disuntik vaksin Sinovac, Berlian menjelaskan bahwa secretome sel punca juga bermanfaat bagi pasien Covid-19. Sel punca tersebut dapat menghentikan badai sitokin, mencegah fibrosis paru, memperbaiki disfungsi paru, memperbaiki lingkungan mikro paru, melindungi sel epitel alveolar paru, dan meningkatkan fungsi paru.
Di tengah gencarnya isu booster vaksin Covid-19, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan imbauan kepada para calon jamaah umrah. Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi H Dasir mengatakan para calon jamaah umrah jangan dulu ribut-ribut ingin suntik booster vaksin Covid-19.
Khoirizi mengatakan saat ini sedikitnya ada 60 ribu calon jamaah umrah yang sudah terdaftar tetapi belum bisa diberangkatkan. Sebab Arab Saudi belum menerima kedatangan jamaah umrah dari Indonesia.
"Alhamdulillah suspend (untuk Indonesia, red) sudah dibuka, meskipun untuk mukimin," katanya kemarin.
Dia mengatakan para calon jamaah umrah jangan buru-buru ingin disuntik booster vaksin Covid-19. Meskipun Arab Saudi mengeluarkan kebijakan kewajiban booster vaksin itu. Sebab kebijakan dari Arab Saudi bisa berubah-ubah setiap saat. Khoirizi justru mendorong supaya seluruh calon jamaah umrah untuk suntik dosis lengkap vaksin Covid-19 yang ada di Tanah Air.
"Jangan sampai booster dulu," tuturnya.
Khoirizi mengatakan Kemenag hanya memiliki data calon jamaah umrah secara umum. Sementara nama-nama travel yang dipilih para calon jamaah itu, ada di asosiasi travel umrah masing-masing. Dia meminta para travel atau asosiasi travel umrah untuk mendata seluruh calon jamaah umrahnya. Siapa saja yang belum divaksin Covid-19. Selanjutnya segera untuk divaksin jika memang memenuhi kriteria untuk divaksin.
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Sylvana menegaskan penyuntikan vaksin Covid-19 harus lengkap dosisnya. Misalnya untuk vaksin Covid-19 dari Sinovac, harus lengkap dua dosis. Tidak boleh hanya satu dosis, kemudian di-booster vaksin merek lain. Dia menegaskan saat ini vaksin Covid-19 terbaik adalah vaksin yang tersedia.
Di sisi lain, pemerintah terus mendatangkan vaksin sebagai stok keperluan dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa Indonesia akan kembali kedatangan vaksin baru bulan depan. Yang dimaksud Budi adalah Vaksin Covid-19 dari Johnson and Johnson.
"Grant dari Belanda," ucapnya.
Vaksin ini berbeda dengan yang selama ini dimiliki Indonesia. Sebab Vaksin Johnson and Johnson ini cukup sekali penyuntikan.
September nanti Indonesia akan banyak kedatangan vaksin. Budi membeberkan bahwa Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac juga akan datang bulan depan. Jika dijumlahkan mencapai 80 juta dosis.
"Laju vaksinasi akan tinggi," kata Budi.
Jika dijumlah, vaksin yang telah diamankan pemerintah sebanyak 458 juta dosis. Kedatangannya memang bertahap. Sementara target vaksinasi sekarang ada 216 juta orang.(deb/lum/tyo/jpg/ted)
