JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pembahasan biaya haji 2023 di parlemen memasuki fase krusial. Yaitu membahas penetapan harga untuk setiap komponen layanan. Parlemen juga mengusulkan jemaah calon haji (JCH) lunas tunda tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu lagi melunasi ongkos haji. Berapapun kenaikan yang ditetapkan nanti.
Rapat di Komisi VIII, Kamis (26/1) tidak hanya menghadirkan Kementerian Agama (Kemenag). Tapi juga mengundang Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, maskapai, hingga pengelola bandara. Rapat yang berjalan lebih dari dua jam itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang.
Dalam pidato pengantar rapatnya, Marwan menyoroti soal biaya haji yang diusulkan pemerintah.
''Usulan pemerintah soal biaya haji mengejutkan. Kita ingin membahas haji mendekati apa yang diharapkan masyarakat,'' kata politisi PKB itu.
Marwan menjelaskan dengan polemik biaya haji itu, pembahasan ongkos haji tahun ini berbeda-beda dengan sebelumnya. Pada haji-haji sebelumnya, pembasahan sudah mengarah pada peningkatan kualitas. Tetapi untuk tahun ini, masih di tahapan mencari nominal biaya yang realistis.
Dia menegaskan jangan ada komentar-komentar yang bisa menyakiti hati JCH. Pembahasan biaya haji arahnya supaya semua JCH bisa berangkat. Tidak ada yang gagal berangkat karena tidak mampu membayar pelunasan. ''Jangan ada yang tidak bisa melunasi biaya haji karena keterbatasan,'' kata dia.
Pada kesempatan itu Marwan juga menyampaikan aspirasi dari parlemen. Di antaranya adalah JCH yang sudah melunasi biaya haji, tidak perlu melunasi lagi. Berapapun biaya haji yang nanti ditetapkan. Alasannya mereka sejatinya sudah melunasi biaya haji. Hanya akibat ada pandemi, mereka tidak bisa berhaji. Jadi tidak boleh sudah melunasi, tapi kemudian melunasi lagi. Dobel pelunasan.
Data dari Kemenag ada banyak jemaah berstatus lunas tunda. Jumlah jemaah lunas tunda pada 2020 ada 84.609 orang. Kemudian jamaah lunas tunda pada 2022 ada 9.864 orang. Jadi usulan dari Komisi VIII DPR, para JCH yang sudah lunas tersebut bisa langsung berangkat tanpa dibebankan biaya pelunasan lagi.
Di ujung rapat, Marwan membacakan kesimpulan. Di antaranya adalah meminta pemerintah melobi Saudi untuk mengaktifkan bandara thaif sebagai bandara haji jemaah Indonesia. Dengan menambah bandara haji, masa tinggal jemaah di Saudi bisa dipangkas dari yang selama ini 40 hari menjadi 30 hari. Saat ini JCH Indonesia hanya menggunakan bandara di Jeddah dan Madinah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Lafief mengatakan ada beberapa kondisi yang memungkinkan biaya haji turun dari usulan mereka. Di antaranya adalah perbaikan landasan pacu bandara Juanda yang sudah selesai. Jadi sudah tidak perlu ada biaya lagi di setiap pendaratan pesawat pengangkut jemaah seperti tahun lalu.
Namun di sisi lain, perkembangan di Saudi juga sangat dinamis dan bisa berpengaruh pada biaya. Dia mencontohkan hotel di Makkah, pascapandemi Covid-19, belum 100 persen kembali beroprasi. Sementara kuota haji sudah kembali normal. Otomatis hotel saat ini jadi buruan negara-negara pengirim jemaah haji.
''Tim kami baru keluar hotel (usai negosiasi), sudah ada tim dari negara lain yang masuk (untuk negosiasi),'' katanya. Sementara itu untuk urusan konsumsi, Hilman mengatakan pemerintah berupaya tidak membebankan kepada biaya haji yang jadi tanggungan jemaah. Melainkan dari nilai manfaat BPKH.(wan/jpg)
