JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah memastikan kedatangan kembali vaksin Covid-19 pada tahun depan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, vaksin selain dari Sinovac rencananya masuk Indonesia pada kuartal II 2021.
"Pemerintah sudah mengirim Letter of Interest dan sedang dalam proses negosiasi," ujarnya dalam sebuah diskusi.
Airlangga memerinci, vaksin tersebut yakni Astra Zeneca, Covax, dan Pfizer.
"Untuk vaksin dari Covax, pemerintah sudah ada komitmen 10 persen, jadi ini sedang dikejar mengenai waktu. Tentu dari segi dana, pengadaan dan akses sudah disiapkan seluruhnya oleh pemerintah," jelasnya.
Dia berharap, komitmen penyediaan vaksin itu bisa ditingkatkan menjadi 20 persen dari jumlah penduduk. Seperti diketahui, Covax merupakan program yang salah satunya dipimpin oleh aliansi vaksin global GAVI. Dari sisi anggaran, keperluan pengadaan vaksin hingga proses vaksinasi Covid-19 tahun depan diprediksi mencapai Rp63 triliun sampai Rp73 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk sekitar 70 persen masyarakat penerima vaksinasi.
Ketua KPCPEN itu berharap, program vaksinasi Covid-19 bisa menumbuhkan rasa aman di masyarakat.
"Saat mobilitas menurun, tentu kegiatan ekonomi juga menurun. Tetapi, pada saat mobilitas aman, kegiatan ekonomi meningkat. Itulah yang didorong oleh pemerintah," imbuh dia.
Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memerinci, pemerintah memiliki anggaran cadangan sebesar Rp54,4 triliun untuk program vaksin Covid-19 gratis tahun depan. Anggaran tersebut merupakan alokasi dari APBN 2021 sebesar Rp18 triliun, dan sisanya dari alokasi anggaran kesehatan di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terserap sebesar Rp36,4 triliun.
Ani menjelaskan, ke depan, pemerintah akan melakukan lima hal untuk pelaksanaan vaksin. Pertama, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menetapkan target jumlah penduduk yang akan menerima vaksinasi. Jumlah itu sesuai dengan rekomendasi WHO maupun saran dari persatuan ahli pandemi guna mencapai herd immunity. Adapun asumsi target vaksinasi sebanyak 70 persen dari jumlah penduduk agar tercapai kekebalan masyarakat atau herd immunity, maka paling sedikit harus melakukan vaksinasi sebanyak 182 juta orang.
Kedua, Kemenkes harus menetapkan berapa banyak dosis vaksin yang harus disuntikkan kepada setiap orang. Dia melanjutkan, jika rata-rata dua kali suntik, maka jumlah 182 juta dikalikan 2. Ketiga, Kemenkes bersama dengan Kementerian BUMN terutama Bio Farma harus memastikan berapa besar efektivitas dari vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan tersebut.
"Kalau evikasi 90 persen maka vaksin harus disediakan lebih dari 100 persen atau di tambah 10 persen dari 182 juta agar tercapai target 70 persen tadi," imbuh Ani.
Keempat, harus dipikirkan pula aspek wastase dalam proses vaksinasi. Hal itu seperti pengiriman vaksin dalam perjalanan menuju lokasi vaksinasi jika ada kemungkinan kerusakan sehingga tidak bisa terdistribusi 100 persen. Kelima, penghitungan jumlah tenaga kesehatan yang akan terlibat dalam proses vaksinasi dan kelompok prioritas yang mana dalam proses vaksinasi tersebut.(dee/jpg)
Pesan Redaksi:
Mari bersama-sama melawan Covid-19. Riaupos.co mengajak seluruh pembaca ikut mengampanyekan gerakan 3M Lawan Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Ingat pesan Ibu, selalu Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak serta hindari kerumunan.
#satgascovid19
#ingatpesanibu
#ingatpesanibupakaimasker
#ingatpesanibujagajarak
#ingatpesanibucucitangan
#pakaimasker
#jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan
