JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Penempatan guru honorer yang mengikuti seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) bakal diprioritaskan di sekolah asal. Hal itu mencegah adanya kekosongan guru di sekolah lama seperti yang terjadi setelah seleksi PPPK tahun lalu.
"Sekarang kita prioritaskan guru-guru honorer di sekolah negeri untuk dapat diangkat di sekolah tempatnya mengabdi selama ini," ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Selasa (25/10).
Tidak hanya mengantisipasi adanya kekosongan guru, lanjut dia, kebijakan itu sekaligus menjadi upaya mengakomodasi masukan dari para guru honorer, termasuk soal perubahan pada aturan seleksi guru ASN PPPK ini. Mulai penyesuaian passing grade hingga afirmasi bagi guru sepuh. Perubahan itu diharapkan dapat menghadirkan seleksi yang semakin berkeadilan.
Nadiem mendorong pemda untuk bisa menyampaikan usulan formasi sesuaidengan keperluannya. "Guru honorer akan menjadi ASN PPPK jika pemerintah daerah (pemda) mengizinkan ajuan formasi dari daerahnya," sambungnya.
Tahun ini, kata dia, sudah 319 formasi yang diajukan pemda untuk PPPK guru. Jika seluruhnya terpenuhi, tahun depan bakal ada sekitar 600 ribu guru honorer yang menjadi PPPK. Mengingat, pada 2021 ada sekitar 300 ribu guru yang dinyatakan lolos seleksi. "Ini akan terus kita lakukan sampai memenuhi kebutuhan guru kita," katanya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt Dirjen GTK) Nunuk Suryani menambahkan, selain guru, formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan telah diusulkan untuk 2023. Misalnya, pustakawan, laboran, dan kepala laboratorium.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai usulan tersebut. "Kami upayakan tahun depan akan diusulkan formasi ASN PPPK bagi tenaga kependidikan. Setelah kami berkoordinasi dengan Kemen PAN-RB," katanya.
Di sisi lain, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K-2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengatakan, hingga kini banyak guru honorer yang tak mengetahui jadwal pendaftaran seleksi PPPK guru. Mereka juga masih bingung dengan tahapannya. Terlebih dengan adanya pemisahan antara pelamar prioritas I dan II. "Mau tes gimana, jadwalnya belum tahu. Pemisahan P-1 dan P-2 saja seperti apa belum ada penjelasan," keluhnya.
Dia mengatakan, banyak honorer di daerah yang masih terombang-ambing soal jadwal. Sebab, ada pemerintah daerah yang menyebut seleksi dimulai 9 November 2022. Padahal, jika merujuk laman resmi PPPK Kemendikbudristek, tanggal tersebut merupakan batas akhir seleksi administrasi untuk semua kategori pelamar. Karena itu, pemerintah diharapkan betul-betul menyosialisasikan seleksi PPPK guru secara masif hingga ke akar rumput. Dengan begitu, tidak ada guru honorer yang tertinggal untuk mengikuti seleksi.
Diberitakan sebelumnya, pendaftaran rekrutmen PPPK 2022 sedianya dibuka mulai Selasa (25/10) hingga 7 November. Tetapi karena ada ketidakcocokan antara data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Inovasi (Kemendikbudristek) dengan usulan formasi dari pemda, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum bisa membuka pendaftaran itu.
Perkembangan rekrutmen PPPK 2022 itu disampaikan langsung Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana. "Antara usulan (formasi guru) di daerah dan data base (Kemendikbudristek) tidak match," kata Bima usai penandatangan nota kesepahaman BKN dengan Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan, Senin (24/10).
Bima lantas menjelaskan ketidakcocokan itu terjadi pada kelompok pendaftar prioritas 1 (P1) PPPK. Kelompok P1 ini adalah para pendaftar PPPK 2021 yang lolos passing grade tetapi tidak memiliki formasi penempatan PPPK. Bima menganalogikan ketidakcocokan data itu misalnya data PPPK kelompok P1 di Kemendikbud untuk SD negeri A sampai J. Sedangkan usulan formasi dari pemerintah daerah untuk menjadi guru di SD negeri X, Y, dan Z.
Bima mengatakan ketidakcocokan tersebut muncul karena pemda saat mengusulkan formasi, tidak mengetahui data yang ada di Kemendikbudristek. Kasus serupa kemungkinan juga dialami pendaftar PPPK alumni UT. Informasinya ada 79.469 orang lulusan UT lolos PPPK forumasi guru. Bima mengatakan mereka bisa mendapatkan NIP setelah ada kecocokan dnegan usulan formasi dari pemerintah daerah.
Bima menganjurkan supaya Kemendikbudirstek menuntaskan dahulu rekrutmen PPPK untuk kategori P1 tersebut. Jumlahnya mencapai 193 ribu orang lebih. Setelah rekrutmen PPPK kategori P1 itu beres, baru beranjak ke rekrutmen PPPK kategori prioritas 2 (P2). Kategori P2 ini adalah honorer yang belum ikut tes PPPK 2021 atau yang sudah ikut tes tetapi tidak memenuhi passing grade.
Saat dipertegas soal nasib pendaftaran PPPK yang sedianya dimulai 25 Oktober, Bima mengatakan tidak tahu. Dia membenarkan bahwa kunci dibukanya akses di website sscasn.bkn.go.id ada di BKN. Tetapi akses ke website pembuatan akan tersebut belum akan dibuka sampai ada clearance data dari Kemendikbud. "Saya (BKN) hanya memfasilitasi. Tesnya bukan di saya (BKN)," ujarnya. Saat diakses malam kemarin, website sscasn.bkn.go.id tidak bisa dibuka. Website yang bisa dibuka hanya untuk helpdesk-sscasn.bkn.go.id. Sesuai dengan namanya, website tersebut untuk menampung pertanyaan dari masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Bima juga menjelaskan tentang apakah ada rekrutmen PNS di 2023 nanti. Bima mengatakan belum ada rencana rekrutmen PNS tahun depan. "Sekarang akhir Oktober, dibuka PPPK saja belum bisa tes hari ini," katanya.(mia/c19/fal/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
