BINTAN (RIAUPOS.CO) - Kabar gembira kapan pelaksanaan vaksin Covid-19 dilakukan mulai mencuat. Menteri KoordinatorBidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, Desember nanti vaksinasi siap dilakukan untuk masyarakat.
"Nanti disiapkan di Desember atau awal Januari 2021, Indonesia sudah bisa memulai vaksinasi," ujarnya pada Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) di Bintan, Kepulauan Riau, kemarin (25/9).
Airlangga menjelaskan, kini pemerintah tengah menyiapkan aturan yakni peraturan presiden (Perpres) terkait vaksinasi. Perpres itu memuat aturan pengadaan, pembelian, distribusi, hingga pelaksanaan vaksin.
Pada tahap pertama, pemerintah mengutamakan 1,3 juta tenaga kesehatan yang akan divaksin terlebih dahulu. "Di garda terdepan jumlah 1,3 juta," imbuh dia.
Pemerintah juga akan mendistribusikan vaksin kepada para aparatur sipil negara (ASN). Kemudian, vaksin juga diberikan bagi masyarakat berusia produktif, kelompok comorbid, dan peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Total 86 juta daripada penerima yang terbagi usia produktif, kelompok comorbid, dan kelompok peserta BPJS Kesehatan PBI," tambah pria yang juga Ketua KPCPEN itu.
Dia melanjutkan, Indonesia yang notabene negara dengan jumlah penduduk yang besar telah menyiapkan vaksin mencapai 270 juta. Jadwal waktu distribusi vaksin itu juga nantinya akan diatur oleh kementerian kesehatan.
Airlangga melanjutkan, Perpres itu juga penjelasan mengenai kondisi tidak terduga atau force majeure. Selain itu, vaksin itu juga memiliki tingkat kesuksesan atau success rate dengan batas rata-rata 40 persen.
Artinya, jika vaksin tersebut tidak berhasil menanggulangi penularan Covid-19 di Indonesia, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai kerugian negara. "Ini menjadi bagian daripada pemulihan ekonomi nasional dan biaya penanganan covid, jadi bukan kerugian negara," imbuh Ketum Partai Golkar itu.
Terkait dengan serapan anggaran PEN, Airlangga menyebut kini serapannya mendekati 40 persen. Menurut dia, dalam beberapa pekan terakhir memang terjadi percepatan penyerapan anggaran PEN.
Realokasi anggaran secara dinamis membuat penyerapan anggaran PEN semakin lancar. Dia menekankan, program PEN baru dimulai awal Juni 2020. Sehingga, progress 40 persen itu didapat dalam kurun waktu 3 bulan 3 pekan. "Dengan tingkat penyerapan yang makin cepat ke depan, kami perkirakan bahwa anggaran PEN sebesar Rp695 triliun akan dapat terserap hingga 100 persen," tutur dia.
Ada pun salah satu sektor yang harus segera didorong pemulihannya yakni sektor pariwisata. Upaya pemulihan ekonomi di semua sektor dengan mengedepankan aspek kesehatan sebagai prioritas tetap menjadi fokus utama.
Airlangga menjelaskan, selain banyak ekonomi daerah yang bergantung di dalamnya, sektor pariwisata juga paling mudah dan terbuka untuk menyerap tenaga kerja. Bahkan jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata terus naik sejak tahun 2010.
Untuk mendorong pemulihannya, sejumlah strategi dan program pun dirumuskan. Salah satunya yakni melalui optimalisasi belanja pemerintah di sektor pariwisata dengan membuat iven MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) di lokasi destinasi wisata.
Tak hanya itu, penegakan disiplin protokol kesehatan juga terus dilakukan. Terlebih, di 9 provinsi dengan tingkat infeksi dan penularan tinggi (zona merah). Penegakan disiplin itu pun akan terus dipertahankan beberapa bulan ke depan, supaya menjadi zona kuning dan kemudian ke zona hijau.
Dia mengklaim, pendekatan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara klaster juga mulai menghasilkan kemajuan, sehingga isolasi akan dilaksanakan berdasarkan sumber penularan tanpa mengorbankan tempat lain.
"Kita belajar bahwa pendekatan one size fit all tidak tepat, karena memang setiap lokasi, klaster memang beda, sehingga program penanganan Covid-19 pun akan berbeda pula sesuai dengan karakter lokasi/klaster tersebut," tutur Airlangga.
Vaksin yang dimaksud Airlangga merupakan vaksin yang dipesan dari UEA dan Tiongkok. Kepastian Indonesia bisa mendapatkan vaksin tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengunjungi kedua negara bersama Menteri BUMN Erick Tohir pada bulan lalu. Retno mengatakan, di akhir tahun ini, Indonesia bakal memperoleh sekitar 20-30 juta vaksin. Sementara di tahun depan, kwartal I, diperkirakan mencapai 80-130 juta. Untuk kwartal II mencapai 210 vaksin.
Hal ini sejalan dengan target uji klinis vaksin kerja sama Bio Farma dan Sinovac, yang mana diperkirakan rampung akhir tahun dan mulai produksi awal tahun depan. Menghadapi pandemi ini, Bio farma sendiri sudah meningkatkan kemampuan produksinya hingga 240 juta vaksin pertahun dengan menambah alat baru.
Selain itu, Indonesia juga masih berupaya mendapat akses vaksin dari berbagai pihak.
Termasuk, GAVI, Coalition for epidemid preparedness (CEPI), dan WHO. Ketiganya merupakanpelopor covax facility yang dibentuk untuk memastikan akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.
"Detail mengenai mekanisme pendistribusian, biaya dan besaran vaksin masih dibahas hingga September 2020," katanya.
Selain itu, Indonesia juga tengah mematangkan peluang kerja sama antara CEPI dan Bio Farma untuk produksi vaksin. Menurutnya, Bio Farma sudah masuk dalam kandidat potensial. Artinya, peluangnya semakin besar untuk bekerja sama dengan CEPI dalam produksi vaksin.
"Sekali lagi upaya ini hanya jangka pendek. Untuk jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan vaksin merah putih," ungkapnya.
