JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengawasi ketat pelaksanaan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Teknis pelaksanaan sistem zonasi (penerimaan peserta didik berdasarkan wilayah) tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018.
Pelaksanaan zonasi dimaksudkan untuk pemertaan pendidikan, menghilangkan ekslusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri. Juga agar anak-anak tidak menempuh jarak terlalu jauh ketika berangkat sekolah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penerapan sistem zonasi. Selain aparat di internal Kemdikbud, Muhadjir juga berencana menggandeng aktivis antikorupsi. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan.
“Pokoknya tidak boleh ada titip-menitip, ataupun pungutan-pungutan liar. Yang melakukan praktik jual beli kursi juga akan kena hukum pidana,” tegas Muhadjir di Jakarta, Senin (25/6).
Muhadjir berharap agar momentum PPDB tidak dijadikan kesempatan bagi penyelenggara pendidikan untuk memungut materi. Atau memainkan nilai tawar sekolah. Kalau pun harus ada pungutan yang sah, harus melalui musyawarah komite sekolah yang sudah disetujui seluruh wali siswa. Itu pun dalam kondisi siswa sudah masuk dan terdaftar di sekolah.
“Tidak boleh ada yang tersandera. Yang tidak mampu juga harus dibebaskan,” jelas Muhadjir.
Jika pelaksanaan zonasi dilakukan dengan benar, Muhadjir yakin kepala-kepala sekolah dan kepala-kepala dinas serta pejabat pembuat kebijakan pendidikan lainnya akan terbebas dari tekanan-tekanan pihak-pihak yang menitipkan kepentingan untuk memasukkan anak tertentu ke sekolah tertentu.
Muhadjir juga berharap semua pemerintah daerah (pemda) mematuhi pelaksanaan sistem zonasi.
“Kalau ada pemda yang tidak setuju, masih nawar-nawar, patut dicurigai integritasnya, juga komitmennya untuk menegakkan sistem pendidikan yang jujur dan bersih,” jelasnya.
Meski demikian, bukan berarti pemda tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan diskresi. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad mengungkapkan beberapa daerah dengan kesulitan geografis tertentu boleh melakukan diskresi pelaksanaan sistem zonasi.
“Beberapa daerah seperti Kepulauan Riau, Maluku yang infrastrukturnya tidak memenuhi, teknis pelaksanaan zonasinya diatur oleh dinas pendidikan masing-masing,” kata Hamid.(tau/jpg)
