PAKAR SEBUT PEMERINTAH MESTINYA BISA LAKUKAN MITIGASI

Hoaks Konflik Pulau Rempang Bertebaran di Media Sosial

Nasional | Sabtu, 23 September 2023 - 17:42 WIB

Hoaks Konflik Pulau Rempang Bertebaran di Media Sosial
Ratusan massa mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023). (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Minimnya penjelasan pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan konflik pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau ke publik luas terus menjadi sorotan.

Hal ini akhirnya membuat kabar-kabar hoaks berbau SARA kian leluasa bertebaran di media sosial hingga membuat kondisi semakin panas karena banyak masyarakat yang terprovokasi.


Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha dalam keterangan tertulisnya menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, konflik ini bisa membuat perpecahan.

"Pertama, pemerintah harus memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain," kata Tuhu.

Melalui cara persuasif, lanjut Tuhu, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas. "Ini harus gencar, termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini mereka sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional. Sebab, kata dia, approaching ke masyarakat dalam mengomunikasikan masalah ini dengan alasan investasi asing tidak akan mudah.

"Masih ada ketakutan "dijajah" pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," katanya.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi kericuhan semacam ini lagi, seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi. "Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks. Apalagi saat ini menuju tahun politik," katanya.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada.

"Masyarakat juga mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Kalau nggak punya waktu buat cek, jangan langsung share. Cukup berhenti pada diri sendiri. Mesti lebih kritis dan hati-hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," kata dia.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook