Disebutkan Lukman, ada tiga pertimbangan yang diambil Kemenag, yakni kompetensi keilmuan keagamaan yang mumpuni, reputasi yang baik, dan komitmen kebangsaan yang tinggi.

"Nama yang masuk memang harus memenuhi kriteria itu. Namun, para mubalig yang belum masuk daftar tersebut tidak berarti tak memenuhi tiga kriteria itu," jelasnya.

Baca Juga :Dinas PUPR Respons Keluhan Warga

Dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid, Kemenag sebelumnya pernah melontarkan gagasan untuk sertifikasi ulama. Dia menyampaikan dukungan untuk program itu selama dilakukan untuk peningkatan mutu ulama atau mubalig, bukan untuk pendekatan politik. (wan/c9/agm)