KERUMUNAN PENDUKUNG HRS

Akan Diperiksa Polri soal Prokes di Megamendung, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional | Kamis, 19 November 2020 - 02:03 WIB

Akan Diperiksa Polri soal Prokes di Megamendung, Ini Kata Ridwan Kamil
Gubernu Jawa Barat, Ridwan Kamil. (DOK JPNN)

BANDUNG (RIAUPOS.CO) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya menjalani pemeriksaan Bareskrim Polri terkait kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS) di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan, sama halnya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dirinya juga akan dimintai klarifikasi terkait kronologis kejadian di Megamendung tersebut.


"Saya laporkan, saya juga seperti Pak Anies, akan dipanggil Bareskrim untuk keterangan klarifikasi terkait kronologis di Megamendung," ujar Kang Emil di Rumah Dinas Gubernur Jabar saat mengisi salah satu acara televisi swasta secara virtual, Rabu (18/11/2020) malam.

Kang Emil menegaskan, dari sisi keamanan, kejadian di Megamendung tidak bisa dikendalikan. Dia mencontohkan, aksi demonstrasi buruh menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang seharusnya juga dilarang karena menimbulkan kerumunan.

Tapi, kata Kang Emil, kalau konsentrasi massa sudah berlimpah, aparat keamanan pun akhirnya membiarkan sambil tetap menjaga manajemen konflik di lapangan.

"Pendekatan keamanan di lapangan tidak sesederhana teori. Kadang kadang orang tidak paham dan menyederhanakan masalah," ujarnya.

Menurut dia, pendekatan keamanan di lapangan, pilihannya hanya dua, yakni pendekatan humanis yaitu melakukan imbauan dan tidak mengganggu acara kelancaran lainnya atau pendekatan represif.

"Dalam hitungan dari aparat keamanan yang dilaporkan ke saya, kalau dilakukan represif, akan ada potensi gesekan. Nanti malah viral lagi, pelanggaran HAM, atau hal-hal yang sifatnya akan menggiring penegakannya hilang, menjadi represif aparat," jelas dia.

Bahkan, kata Kang Emil, sebelum acara di Megamendung digelar pun, aparat sudah melakukan pencegahan secara persuasif pada malam harinya melalui perwira dari Kodim untuk memberikan pengertian agar acara dibatasi.

"Namun, keesokan harinya, euforia dari masyarakat itu tidak bisa dibendung, sehingga Kepolisian Daerah Jawa Barat sudah menurunkan sekitar 1.200 personil ditambah 500 personil dari TNI," katanya.

Lebih lanjut, Kang Emil mengatakan, secara fundamental, apa pun yang terjadi di wilayah Jabar adalah tanggung jawab dirinya sebagai gubernur. Atas berbagai dinamika yang terjadi, baik kebahagiaan sampai permasalahan, dirinya lah orang yang paling bertanggung jawab jika memang harus ditanya siapa yang harus bertanggung jawab.

"Saya juga mohon maaf tentunya, kalau ada kekeliruan ya, dalam penanganan Covid-19, dari kacamata berbagai pihak," katanya.

Sumber: Antara/News/JPNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook