JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin, 18 Maret 2019. Menteri LHK Siti Nurbaya memerintahkan kepada seluruh jajaran KLHK untuk menjaga stabilitas internal dan stabilitas pemilu. Diingatkan Menteri Siti bahwa sebagai pegawai KLHK, agar menjalankan fungsi birokrasi yaitu, administrasi, preparasi kebijakan, artikulasi kepentingan, dan menjaga stabilitas.
Menurut Menteri Siti, paling tidak dua stabilitas yang mesti terjaga, stabilitas KLHK dan stabilitas Pemilu. “Saya minta tolong berkaitan dengan Pemilu 2019 yang tinggal 30 hari lagi, agar menjaga stabilitas dikaitkan dengan KLHK, dan stabilitas yang kedua dalam pengertian kondusif untuk Pemilu”, kata Menteri Siti pada acara Resepsi Hari Bakti Rimbawan dan Pembinaan Pegawai KLHK Tahun 2019 di Auditorium Dr. Soedjarwo Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (18/03/2019).
Dikatakan Menteri Siti, selama ini KLHK telah melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik, yaitu untuk stabilitas dan keteraturan; akses kesejahteraan; membuat warga negara menjadi bernegara; dan mendorong masyarakat bisa menjadi produktif. Fungsi pemerintah tersebut direfleksikan dalam bentuk langkah korektif yang telah dilakukan selama 4 tahun terakhir.
Untuk itu, Menteri Siti meminta stabilitas dan usaha-usaha yang telah dilakukan dapat dijaga. “Saya minta seluruh karyawan-karyawati KLHK, untuk bisa melihat dengan baik dan jernih bahwa lingkungan hidup dan kehutanan adalah satu kesatuan konsep. Saya minta stabilitas dijaga betul untuk kepentingan rakyat. Kita harus menjadi pelopor untuk menjaga stabilitas dengan sebaik-baiknya”, tegas Menteri Siti.
Pada 17 April 2019 akan berlangsung Pemilihan Umum serentak untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Peristiwa ini merupakan peristiwa sangat penting untuk keberlangsungan pemerintahan dan bernegara Indonesia. Para rimbawan harus bisa membangun iklim kondusif pelaksanaan Pemilu. “Dalam pemilu 2019, kita semua harus menjadi stabilisator. Jangan ada apa-apa, jangan ada skandal dan gosip”, ucap Menteri Siti.
Ditambahkan Sarwono Kusumaatmadja, Penasehat Senior Menteri LHK bahwa berdasarkan pengalaman dari kejadian kebakaran hutan lahan (Karhutla) tahun 1997 dibutuhkan kemitraan yang kuat antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan Karhutla. “Perlu sinergitas yang kompak antara lingkungan hidup dan kehutanan” imbuh Sarwono yang menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup Era Kabinet Pembangunan VI tahun 1993-1998.
Selain Sarwono Kusumaatmadja, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK dan Inspektur Jenderal KLHK juga mendapat kesempatan untuk memberikan pengarahan. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menghimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) KLHK agar senantiasa menerapkan tiga nilai utama revolusi mental dalam reformasi birokrasi. Nilai-nilai tersebut, yaitu: Integritas moral (iklas, jujur, tanggung jawab), Etos Kerja (disiplin, profesional), Gotong Royong (Kerjasama).
Sementara Inspektur Jenderal Ilyas Asa’ad menyampaikan “Posisi indek Reformasi Birokrasi KLHK naik dari angka 61 pada tahun 2015 menjadi 72,8 pada tahun 2018. Artinya akuntabilitas, pelayanan publik semakin baik. Serta kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menunjukkan kenaikan dari 2 menjadi 3, begitu juga nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai BB. Penyalahgunaan kewenangan hampir tidak ada di KLHK, begitu juga KKN”.
Acara resepsi dalam rangka Hari Bakti Rimbawan ini juga dihadiri Menteri Kehutanan Kabinet Pembangunan VI Jamaluddin Suryohadikusumo, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tingga Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas serta seluruh karyawan-karyawati KLHK, BUMN bidang Kehutanan, sesepuh kehutanan dan tamu undangan lainnya. Hari Bakti Rimbawan yang diperingati setiap tanggal 16 Maret sejak tahun 1983 ini memasuki tahun ke-36. Peringatan tahun ini, mengangkat tema “Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat dan Lingkungan Sehat”.
Di akhir arahannya Menteri Siti mengajak semua jajaran untuk menjaga seluruh momentum, menjaga momentum KLHK, menjaga kode etik, menjaga seluruh bangsa dan negara. “Mari kita jaga fungsi birokrasi untuk stabilitas, dan menjaga kondusifitas menghadapi Pemilu 2019”, pungkas Menteri Siti menutup arahannya.(adv)
