JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah pusat telah menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai operator baru pengelolaan ladang minyak Blok Rokan pada 2021. Sebagaimana diketahui Blok Rokan yang selama ini dikelola PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) memiliki luas 6.220 kilometer. Di dalam kawasan tersebut terdapat 96 lapangan yang menghasilkan minyak yang sangat baik. Yakni Duri, Minas, dan Bekasap. Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 1 Desember 2017, total produksi di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi.
Terkait pengelolaan oleh Pertamina, anggota DPR RI asal Riau Syahrul Aidi Maazat meminta pemerintah tak hanya adil dalam pengelolaan Blok Rokan, namun juga harus menyebar manfaat secara merata kepada seluruh masyarakat Riau. "Sebenarnya yang harus dipertegas sekarang ini kan azas manfaat oleh masyarakat. Pengelolaan sudah jelas dikontrak tersebut katanya diserahkan 10 persen ke BUMD," ujar Syahrul saat ditemui di ruangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).
Dikatakan politikus PKS itu, pengalihan pengelolaan Blok Rokan dari PT CPI ke Pertamina ini tentu merupakan angin segar. Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan peluang kepada BUMD untuk turut dalam pengelolaan Blok Rokan. Namun begitu, BUMD yang nantinya memiliki peluang tersebut harus profesional.
"Kita bicara jangka panjang. BUMD harus profesional jika ini terealisasi. Ini langkah maju yang harus dipikirkan," jelasnya.
Syahrul menambahkan, selain memberi ruang untuk melibatkan BUMD dalam pengelolaan, namun Pertamina nantinya juga membuka ruang kepada perusahaan lokal untuk dilibatkan dalam hal lain. "Di sana nanti kan banyak bidang dan tugas yang harus dikerjakan. Tentu tidak dikerjakan hanya satu orang saja. Dan ini harus diperhatikan dan melibatkan daerah. Supaya tidak terjadi gejolak dan kecemburuan sosial," jelasnya.
Pria kelahiran 21 September 1977 itu menuturkan, secara lembaga, pihaknya akan terus mengawal pengelolaan Blok Rokan tersebut dan akan berkoordinasi baik pemerintah pusat maupun daerah. "Kami pasti perjuangkan dan mengawal. Saya akan berkoordinasi nantinya ke pusat dan juga ke gubernur. Jangan sampai kita jadi penonton, padahal di tanah kita," katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak punya alasan lagi untuk tidak melibatkan SDM Riau. Apalagi dengan alasan tidak berkualitas dan mengerti perminyakan.
"SDM kita sangat banyak. Sekarang ini saja ada anak Riau dan bergelar doktor di Arab Saudi bidang perminyakan. Itu kan bisa ditarik pulang dan diberdayakan," jelas alumni Al Azhar, Mesir itu.(yus/rir)
