PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - BENCANA asap yang menimpa Pulau Sumatera dan Kalimantan tak kunjung berakhir. Dengan bantuan pihak internasional seperti Malaysia, Singapura dan Australia, pemerintah menjanjikan asap bisa dituntaskan dalam sepekan hingga dua pekan.
Namun kenyataannya asap tak juga beranjak di dua pulau terbesar di negeri ini.
Pemerintah pun pesimis bisa menuntaskan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam waktu cepat. Ini terlihat dari penjelasan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut bencana asap baru akan teratasi 3-4 pekan ke depan.
Hal ini disampaikan Menko Polhukam usai mengikuti pertemuan dengan Ketua DPR Setya Novanto dan jajaran dalam sebuah acara coffee morning di kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (16/10). Pertemuan yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta pimpinan komisi I, II, III, IV, VII, khusus membahas bencana asap.
“Target penyelesaian asap itu paralel dengan datangnya hujan dan operasi bombardemen. Saya kira ini bisa meminimalkan tapi tidak yakin habis karena gambut. Tapi saya harap untuk empat atau tiga pekan ke depan (selesai, red),” kata Luhut saat konferensi pers usai pertemuan.
Namun demikian, Luhut mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan pemadaman secara terpadu dan terintegrasi. Sehingga jumlah hot spot (titik panas) bisa dikurangi signifikan. Tapi ia juga mengatakan kebakaran di area gambut dengan kondisi Elnino yang cukup parah, merupakan satu kesulitan tersendiri bagi personel di lapangan. Pada kesempatan itu, Luhut juga mengatakan pemerintah sedang menunggu pesawat tambahan yang disewa dari Rusia. Itu dilakukan karena bantuan Australia hanya bisa dioperasikan sampai pekan depan karena di sana juga sedang terjadi kebakaran.
“Kami sekarang mau sewa dua pesawat scooping dari Rusia. Kami berharap Senin atau Selasa sudah mulai beroperasi. Saya kira kalau pesawat itu datang akan bisa mempunyai dampak lebih baik lagi untuk pemadaman kebakaran,” tambahnya.
Sementara Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan dengan peralatan dan teknologi yang ada, satgas di lapangan telah menumpahkan air sebanyak 76 juta liter untuk pemadaman di enam provinsi. Sedangkan modifikasi cuaca sudah menabur garam lebih dari 200 ton.
Untuk penegakan hukum pihaknya menerapkan dua aspek, pidana dan perdata. Bahkan saat ini sudah ada satu kasus perdata yang masuk ke pengadilan. KLH juga menerapkan sanksi administratif. Saat ini sedang dilakukan penelitian terhadap 413 entitas usaha yang lokasinya merupakan area perizinan yang dikeluarkan Kemenhut atau dikeluarkan oleh pemda tapi asal arealnya dari kehutanan.
“Ada yang sudah dikenakan sanksi dan dicabut dan dibekukan. Mungkin tidak bisa kami selesaikan sekarang, tapi arahan Bapak Presiden dan Menko secara tegas dan konsisten akan terus dilakukan,” jelas Siti, sembari menyebut area yang terbakar sudah mencakup 1.697.000 hektare, di mana 550.000 hektarenya merupakan lahan gambut.
