JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah menargetkan 90 persen keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima BLT (bantuan langsung tunai) bahan bakar minyak (BBM) pekan ini.
Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada anak-anak yatim piatu, lansia (lanjut usia) sebatang kara, dan penyandang disabilitas.
"Jadi, hingga pukul 09.00 WIB tadi (kemarin pagi, red), PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM," kata Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers, Jumat (16/9).
Dia berharap pekan ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM. Ada 18.585.000 KPM yang menjadi sasaran bantuan tersebut.
Program bantuan tak berhenti di situ. Risma menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran bantuan sosial yang akan disalurkan kepada anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas. Rencananya diberikan Desember nanti.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar Rp400 miliar," ujarnya.
Lebih detail, Risma menyebut bantuan anak yatim piatu akan diberikan kepada 946.863 anak. Namun, Risma tak merinci bantuan ini akan diberikan dalam sekali atau dicicil. "Per anak Rp200 ribu per bulan," tutur Risma.
Untuk lansia tunggal atau tidak memiliki keluarga, pemerintah juga akan memberikan bantuan sosial. Ada 334.011 lansia tunggal yang telah berusia lebih dari 80 tahun yang akan menerima bantuan tersebut. Mereka akan diberi bantuan berupa tambahan makanan. Selanjutnya, ada 98.934 penyandang disabilitas yang diberi bantuan.
"Jadi, nilainya per hari Rp21.000 untuk sesuai dengan jumlah harinya," ungkapnya.
Uniknya, bantuan ini akan diberikan secara dititipkan kepada ketua RT/RW di tiap daerah. Nantinya, Risma akan meminta ketua RT/RW untuk menyalurkan bantuan tersebut setiap hari.
“Jumlahnya, ada 334.011 jiwa. Itu kita berikan makanan tiap hari, uangnya akan dititipkan ke Pak RT atau Pak RW untuk mereka setiap hari berikan makanan untuk lansia yang dia tak berdaya dan dia tak ada keluarganya," ungkap Risma.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja atau buruh. Syaratnya memiliki upah maksimal Rp3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
"Ini berlaku secara nasional. Jadi beda dengan subsidi upah 2021 berdasar wilayah yang mengalami PPKM level 1," tutur Ida.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembagian BLT BBM harus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Kepala negara pun memberikan atensi.
Jokowi mengatakan, dirinya selalu menyempatkan diri untuk meninjau langsung pelaksanaan penyaluran BLT BBM dalam setiap kunjungan kerjanya di daerah-daerah. "Saya melihat pembagian sudah berjalan dengan baik," tuturnya.(lyn/c17/ttg/das)
Laporan JPG, Jakarta
