JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Reshuffle kabinet dilakukan. Presiden Joko Widodo bakal melantik sejumlah menteri, Senin (17/7) hari ini, termasuk pengganti Johnny G Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru. Mencuat kabar di kalangan wartawan, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi ditunjuk sebagai Menteri Kominfo.
Kabar adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet itu mencuat sejak Ahad (16/7) petang. Diawali dengan beredarnya undangan dari Menteri Sekretaris Negara tentang pelantikan Menteri, Wakil Menteri, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pelantikan dilakukan di Jakarta hari ini pukul 10.00 WIB.
Sejak malam tadi sejumlah nama berseliweran bakal mengisi kursi Menteri dan Wakil Menteri di sisa masa bakti Kabinet Indonesia Bangkit. Selain Budi Arie, ada nama Direktur PT Pos Nezar Patria sebagai Wamenkominfo. Keberadaan Wamenkominfo ini sudah disiapkan landasan hukumnya lewat Peraturan Presiden 22/2023 tentang Kementerian Kominfo yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 April lalu.
Nama lainnya adalah Rektor Universitas Moestopo Prof Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggantikan Budi Arie. Kemudian Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury digeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Lalu Dubes RI di AS Rosan Roeslani menjadi Wakil Menteri BUMN. Selain itu ada nama Djan Farid yang diangkat menjadi anggota Wantimpres.
Nama lain yang muncul dalam pusaran reshuffle kali ini adalah Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi. ’’Terima kasih atas kerja samanya yang luar biasa selama ini,’’ kata politisi PPP itu saat dikonfirmasi, Ahad (16/7) malam. Dia secara pribadi menyampaikan rasa senang berinteraksi dengan wartawan di lingkungan Kemenag. Tidak ada pertanyaan lain yang disampaikan pria berkacamata itu.
Dari lingkungan istana, kabar adanya pelantikan Menteri dan sejumlah Wakil Menteri serta Wantimpres itu dibenarkan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin. ’’Benar besok pagi (hari ini, red) akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden,’’ katanya. Tetapi dia menambahkan, untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, sebaiknya ditunggu bersama-sama hari ini.
Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah mengomentari penunjukan Menteri Kominfo baru. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, Menteri Kominfo dirangkap oleh Menko Bidang Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakan ada beberapa tugas besar yang harus dijalankan Menteri Kominfo yang baru nanti, hingga selesainya kabinet sekarang. ’’Yang pasti dan paling besar adalah proyek BTS,’’ katanya.
Meskipun proyek tersebut bermasalah dan menyeret Johnny G Plate, tidak boleh berhenti di tengah jalan. Ruby mengatakan masyarakat di pedalaman yang selama ini tidak terjangkau BTS komersial, harus bisa mendapatkan akses internet lewat BTS yang disiapkan negara itu. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Masyarakat di pedesaan harus bisa mengakses internet seperti di wilayah perkotaan.
Tugas berikutnya adalah segera membentuk Komite Pengawas Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagai amanah dari UU 27/2022 tentang PDP. Dengan adanya Komite Pengawas tersebut, berarti sudah ada kepastian pelaksanaan aturan tersebut oleh masyarakat maupun kalangan usaha.
Apalagi sesuai dengan aturannya, pelanggaran soal PDP mulai tahun depan sudah dikenai sanksi denda. ’’Jangan sampai diundur lagi penerapan denda, karena belum ada Komite Pengawasnya,’’ jelasnya.
Ruby kemudian menjelaskan soal proyek Literasi Digital yang dijalankan Kementerian Kominfo selama ini. Ternyata hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, program Literasi Digital itu tidak menghasilkan output yang dirasakan oleh masyarakat. ’’Agendanya hanya webinar atau zoom saja selama ini,’’ katanya.
Ruby berharap Menteri Kominfo yang baru nanti, bisa menyusun program Literasi Digital yang baik dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Apalagi anggaran program Literasi Digital itu mencapai ratusan miliar rupiah.
Ruby juga mengatakan Kementerian Kominfo selama ini tetap menjadi leading sector ketika terjadi kasus kebocoran data maupun cyber crime lainnya. Meskipun sudah ada Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) serta Kepolisian, tetapi masyarakat merujuknya ke Kominfo.
Selama ini Ruby mengatakan, setiap ada kasus kebocoran data jawaban dari pemerintah seperti sudah ada templatenya. Dia mengatakan Menteri Kominfo yang baru nanti harus bisa objektif. Ketika ada kasus kebocoran data dan itu benar-benar terjadi, disampaikan apa adanya ke publik. ’’Semoga menteri baru nanti Pro Rakyat, kan Projo,’’ katanya lantas tertawa.(wan/das)
Laporan JPG, Jakarta
