SANGATTA (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memerlukan sekitar 4.275 pegawai hingga 2019. Hal ini diketahui berdasarkan hasil kajian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hasil kajian tersebut juga sesuai dengan analisis beban kerja (ABK) usulan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dilakukan saat pendaftaran ulang pegawai negeri sipil (PU-PNS) hingga akhir November 2015.

“Angka tersebut sudah fixed (tetap), tidak bisa berubah karena merupakan usulan dari masing-masing SKPD. Karena SKPD-lah yang paling tahu berapa kebutuhan dan kualifikasi. Jadi, angka tersebut absolut sesuai dengan ABK masing-masing SKPD,” ujar Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kutim Syafruddin melalui Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan Sudirman Latif dalam rapat forum kepegawaian se-Kutim di Ruang Arau Kantor Bupati, Selasa, (17/2/2016).

Sementara itu, untuk pengajuan usulan penerimaan (recruitment) pegawai formasi 2016 belum ada kepastian. Kebutuhan tersebut masih diproses bersama instansi terkait, termasuk oleh Badan Kepegawaian Negara dan KemenPAN-RB. Disampaikan Sudirman, penerimaan pegawai harus selektif sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi. Sehingga aparat yang terpilih sudah siap bekerja.

“Ditunggu saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada informasi yang valid. Berapa dan kualifikasi apa yang dibutuhkan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja yang ada. Jadi recruitment bisa sesuai dengan kebutuhan yang ada,” jelas Sudirman.

Diketahui, jumlah PNS di lingkup Pemkab Kutim sebanyak 6.725 orang. Dengan penambahan 4.275, maka Pemkab Kutim memiliki 11.000 PNS hingga 2019. Sementara itu, rapat forum kepegawaian kemarin bertujuan menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap aturan-aturan menyangkut kepegawaian terbaru. Penegakan disiplin pegawai, jaminan kesehatan dan kematian serta hal lainnya. Forum diikuti seluruh kepala sub bagian kepegawaian di lingkup Pemkab Kutim. (hms3/er/k11)

Sumber: Prokal/JPG

Editor: Hary B Koriun