JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat menargetkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang kenaikan gaji PNS dan anggota TNI-Polri beserta pensiunan rampung akhir bulan ini. Gaji mereka rata-rata bakal naik lima persen.
‘’Kami berharap kenaikan gaji itu dapat mendongkrak produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara maupun pensiunan,’’ kata Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto, Rabu (16/1).
Dalam RPP tersebut, lanjut Haryomo, pemerintah akan merevisi kebijakan pensiunan PNS dan anggota TNI-Polri. Khusus kenaikan gaji pensiun, BKN akan melakukan sinkronisasi data pensiunan dan status janda atau duda serta verifikasi besaran kenaikan dengan PT Taspen. Ini sebagai persiapan pembayaran manfaat pensiun setelah RPP ditetapkan.
Saat ini, lanjut dia, BKN menunggu surat permohonan bantuan teknis penyusunan RPP. “Akhir Januari, semua draf RPP akan diteruskan ke Kemen PAN-RB untuk kemudian diteruskan kepada Presiden melalui Setneg,” kata Haryomo setelah diskusi dengan Kemenkeu, Kementerian PAN-RB, TNI, Polri, PT Taspen, dan PT Asabri kemarin.
Ketua Pusat Studi Reformasi Birokrasi FISIP Unpad Yogi Suprayogi Subandi mengatakan, kenaikan gaji PNS dan anggota TNI-Polri beserta para pensiunan sebesar 5 persen adalah akumulasi dari beberapa tahun terakhir yang tidak naik. Padahal, sejak era orde baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), setiap tahun ada kenaikan gaji secara berkala. Menurut dia, kebijakan menaikkan gaji pada tahun ini menimbulkan pertanyaan besar. Sebab 2019 adalah tahun politik. April nanti sudah masuk tahap pemungutan suara pilpres.
’’Persoalannya ini tahun politik. PNS kan sebetulnya punya daya ungkit besar untuk elektabilitas,’’ katanya.
Dia tidak memungkiri kenaikan gaji PNS dan anggota TNI-Polri beserta pensiunan kali ini beraroma politik karena mendekati pilpres. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa sesuai dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS harus netral. PNS tetap memiliki hak pilih, berbeda dengan anggota TNI-Polri. Yogi berharap kenaikan gaji tersebut diikuti dengan peningkatan pelayanan publik. Birokrasi harus bersih dan bersifat melayani. Budaya buruk seperti korupsi, permintaan upeti, atau bahkan pengurusan yang sejatinya bisa cepat tetapi diulur-ulur, harus dihilangkan.
Terpisah, Presiden Joko Widodo mengatakan, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ASN melalui gaji maupun tunjangan harus dikelola secara baik. Dia meyakini, jika ASN tidak konsumtif dan menyisakan untuk tabungan, maka bisa menyiapkan hari tua lebih baik.
“Saya mendengar banyak yang merasa khawatir ASN kita ini menjelang pensiun,” ujarnya saat berbicara di hadapan calon pensiunan ASN di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (16/1).
Dengan adanya modal yang cukup, lanjut dia, ASN bisa mengisi masa pensiun dengan berwirausaha. Jokowi menambahkan, wirausaha di Indonesia masih memiliki potensi yang sangat besar. Di mana pangsa pasar yang tersedia mencapai 260 juta jiwa. Di sisi lain, masih banyak kebutuhan yang dipenuhi melalui impor. Untuk itu, dia menilai masih diperlukan sentra-sentra produksi dalam negeri.
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menambahkan, tidak banyak ASN yang mempersiapkan hari tuanya. Berdasarkan data yang dimiliki, sekitar 93 persen pekerja formal di Indonesia belum memiliki bayangan tentang rencana setelah pensiun. Padahal, 7 dari 10 pensiunan di Indonesia tetap harus bekerja untuk melanjutkan hidup. “Hal-hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi kami,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, untuk mendorong pensiunan ASN lebih produktif, Taspen melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra, termasuk di dalamnya bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara. Di situ, pensiunan yang berwirausaha mendapat akses mengambil kredit di bank mitra.
Bahkan, kata dia, yang diberikan bank bukan hanya kredit usaha rakyat (KUR), melainkan juga pendampingan. “Bank Himbara bersedia melakukan pendampingan. Hampir semua mitra. Termasuk modal dan cara memasarkan,” ungkapnya.(han/far/wan/agm/jpg)
