JAKARTA (JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Pertahanan mendorong diterapkannya satu komando untuk mengurusi kelautan Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kemhan mendorong urusan laut diurusi oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).
"Kami ingin dorong, supaya one comment in the sea, dalam hal ini didorong coast guard, coast guard Indonesia ini, kan, Bakamla," kata Dahnil.
Dahnil menjelaskan, Menhan Prabowo menaruh perhatian untuk menguatkan Bakamla. Prabowo telah memutuskan alokasi anggaran untuk Bakamla. Namun, berapa anggarannya, Dahnil tidak merinci.
"Pak Prabowo memutuskan alokasi untuk belanja kapal Bakamla disegerakan. Jadi itu langkah yang bisa dilakuka Pak Prabowo," kata dia.
Didorongnya satu komando laut ini merupakan akibat dari konflik yang terjadi antara Cina dan Indonesia di wilayah perairan Natuna Utara. Dengan adanya dorongan ini, Prabowo pun, kata Dahnil, telah memutuskan agar alokasi anggaran belaja untuk Bakamla segera diberikan.
"Jadi, untuk menertibkan masalah hak berdaulat seperti ini, misalnya ada pencurian maka dilakukan oleh Bakamla. Tapi kalau hak berdaulat itu TNI, dalam hal ini TNI AL,” ujar Dahnil.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
