PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Agama (Kemenag) tak dapat memastikan kebijakan lunas tunda 2020 dan 2022 cukup konfirmasi bakal diperpanjang hingga tahun depan. Karenanya, jemaah calon haji (JCH) lunas tunda yang tidak pernah mengambil biaya pelunasannya diminta segera mengkonfirmasi pelunasannya.
Sebagai informasi, tahun ini, JCH lunas tunda 2020 dan 2022 yang tidak pernah mengambil biaya pelunasannya, tidak diwajibkan menambah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M. Mereka hanya diminta mengkonfirmasi pelunasannya ke Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebutkan, angka JCH lunas tunda 2020 dan 2022 yang belum mengkonfirmasi keberangkatannya cukup banyak yakni mencapai 2.500 orang. "Mereka itu kan tidak perlu membayar lagi, cukup melakukan konfirmasi ke Kemenag setempat bahwa mereka akan berangkat," ujarnya, Rabu (10/5).
Mereka diharapkan bisa segera melakukan konfirmasi. Dengan begitu, bisa dipastikan berapa jumlah jemaah yang berangkat, termasuk, pada JCH 2023 yang masuk dalam kuota haji tahun ini.
Perpanjangan waktu pelunasan hingga 12 Mei 2023 diminta untuk benar-benar dimanfaatkan.
Sehingga, Kemenag juga bisa segera memproses aspek-aspek lain seperti visa, kelengkapan data untuk disetorkan ke Pemerintah Arab Saudi, hingga paket dan pembagian kelompok terbang (kloter).
Untuk mempercepat proses pelunasan ini, Hilman mengaku telah menginstruksikan jajaran Kemenag di daerah untuk jemput bola. Baik untuk mengkoordinasikan maupun klarifikasi keberangkatan JCH. "Kalau sudah lunas tunda kemudian belum konfirmasi itu kenapa," ungkapnya.
Disinggung soal tambahan 8 ribu kuota haji, dia mengungkapkan, bahwa saat ini sedang dalam tahap persiapan penerimaan. Hal ini juga nantinya akan dibahas bersama Komisi VIII DPR RI. Sebab, pedoman haji meliputi banyak aspek. Salah satunya, dari sisi operasional.
Pihaknya pun dalam beberapa hari terakhir tengah membahas kesiapan pesawat yang akan digunakan. "Pesawatnya ready atau enggak, siap atau tidak, kemudian dari Saudi siap atau tidak kalau ditambah slotnya," katanya.
Kendati sangat mepet dengan jadwal pemberangkatan, Hilman optimis tambahan kuota bisa dioptimalkan tahun ini. Hal ini sesuai dengan imbauan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab turut mengamini. Dia mengajak para jemaah yang berhak melakukan pelunasan untuk bisa segera melunasi Bipih 1444 H, termasuk yang tinggal konfirmasi.
Saat ini, kata dia, dari total 203.320 kuota jemaah haji reguler, masih ada 14.356 yang belum melakukan pelunasan atau konfirmasi pelunasan. Karenanya, perpanjangan pelunasan yang dimulai, Rabu (10/5) hingga Jumat (12/5) diminta untuk dipergunakan sebaik-baiknya, terutama bagi jemaah lunas tunda yang hanya tinggal melakukan konfirmasi pelunasan.
"Jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 yang memenuhi kriteria untuk konfirmasi pelunasan diharapkan mengambil kesempatan ini. Sebab, tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama," tegasnya.
Artinya, bisa saja tahun depan para jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 akan diminta menambah Bipih sesuai dengan ketetapan 2024. Yang mana, biasanya biaya ini cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya.
Sementara itu, mengenai tambahan kuota, Saiful mengaku proses pemanfaatannya akan segera dibahas dengan Komisi VIII DPR. Pihaknya pun saat ini tengah menyiapkan skema optimalisasi penyerapan kuota tambahan tersebut. Lengkap dengan rancangan biayanya untuk dibahas bersama. "Semoga ini juga bisa terserap maksimal sehingga semakin banyak jemaah Indonesia yang bisa berangkat tahun ini," ujarnya.
Riau Diperkirakan Dapat Tambahan 183 JCH Reguler
Provinsi Riau dipastikan juga akan mendapatkan tambahan kuota untuk jemaah reguler. Riau diperkirakan mendapatkan sebanyak 183 tambahan jemaah reguler lagi. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Dr H Mahyudin MA. "Untuk juknisnya penetapan nama-nama JCH Riau tersebut saat ini sedang digodok oleh pemerintah pusat. Kita tunggu saja," ungkap Mahyudin kepada Riau Pos, Rabu (10/5).
Kemenag Riau juga terus menggesa JCH regular, termasuk dengan jemaah cadangan untuk tidak menunda-nunda pelunasan Bipih. Pasalnya, batas waktu pelunasan yang telah dibuka sejak 5 Mei lalu untuk tahap kedua, berakhir Jumat (12/5) besok.
Mahyudin menambahkan, berdasarkan fakta di lapangan yang diketahui bahwa ada jemaah yang memastikan batal berangkat karena beberapa alasan. "Jemaah yang tidak melunasi ada beberapa faktor seperti lansia menunggu yang mendampingi, sakit permanen, dan ada yang uangnya masih belum mencukupi," katanya.
Mulai Lelang Pesawat untuk Berangkatkan JCH
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah mulai melakukan lelang untuk penyewaan pesawat terbang guna pemberangkatan JCH Riau dari Pekanbaru ke Batam, Kepulauan Riau menuju Embarkasi Batam.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur mengatakan, untuk melakukan penyewaan pesawat terbang tersebut pihaknya menyiapkan anggaran sebesar Rp36 miliar. "Sewa pesawat terbang untuk keberangkatan jemaah haji Riau saat ini proses lelang," katanya.
Zulkifli mengatakan, pihaknya menargetkan sebelum 17 Mei mendatang sudah ada pemenangnya. "Kita harapkan sebelum 17 Mei sudah ada pemenangnya. Siapa pemenangnya tergantung mana maskapai yang ikut proses lelang lelang," ujarnya.
Zulkifli menyampaikan, sewa pesawat terbang tersebut untuk keberangkatan 14 Kloter JCH asal Riau. Masing-masing kloter terdapat 374 jemaah. "Kalau tahun lalu yang menang tender sewa pesawat itu Maskapai Lion Air. Karena sekarang masih proses tender, kita tunggu saja maskapai mana yang menang," ujarnya.
Selain sewa pesawat, Pemprov Riau juga menyewa bus sebanyak sembilan unit. Bus tersebut untuk mengantar JCH dari asrama Embarkasi Haji Antara (EHA) Riau ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK)II Pekanbaru.
"Sewa bus juga proses lelang. Anggarannya kami siapkan sekitar Rp800 juta. Karena syarat EHA itu biaya keberangkatan jemaah mulai dari asrama hingga ke Embarkasi Haji Batam dibiayai oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, untuk biaya transportasi JCH Riau dari kabupaten/kota menuju EHA Riau yang ada di Kota Pekanbaru ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. "Kalau untuk transportasi dari kabupaten/kota ke EHA Riau disiapkan pemerintah setempat," katanya. (mia/ilo/sol/das)
Laporan JPG dan Tim Riau Pos, Jakarta dan Pekanbaru
