JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Tidak sedikit guru yang menolak untuk divaksinasi. Padahal, vaksinasi terhadap guru ini akan memberikan dampak positif kepada warga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
Mengenai hal itu, Ketua X DPR RI Syaiful Huda pun memberikan tanggapannya. Dia mengatakan bahwa penolakan itu wajar karena khawatir akan efektivitas vaksin tersebut. Menurutnya, kepercayaan guru ini dapat dibuktikan dengan bukti vaksinasi dari pejabat publik.
“Boleh (pejabat publik vaksin), saya kira enggak apa-apa (kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim) divaksin terlebih dulu,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (9/12).
Dia menilai bahwa sosok pejabat publik sekelas menteri seperti Nadiem akan menjadi bukti efektivitas vaksin Covid-19. Huda juga meyakini para guru ini pun akan berani untuk divaksinasi.
“Prinsipnya memang dalam suasana begini butuh keteladanan dari elite, dan saya kira enggak ada salahnya setiap kita mengambil peran yang terbaik dalam suasana ini. Termasuk keberanian untuk menjadi pihak pertama yang mencoba vaksin ini,” imbuhnya.
Namun, menurut dia bukan guru saja yang ingin melihat bukti dari efektivitas vaksin Covid-19 melalui para pejabat. Oleh karenanya, pejabat publik dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat.
“Dan saya kira tidak ada salahnya misalnya mewakili masing-masing entitas, dan mewakili masing-masing masyarakat, supaya ada trust begitu. Jadi disuntik bareng saja, dalam waktu yang bersamaan mewakili medis, mewakili guru, termasuk pejabat publik, terus termasuk polisi tentara jadi serentak saja, representasi masing-masing,” tutup dia.
Sebagai informasi, sebelumnya Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyampaikan, masih terdapat guru yang enggan untuk dilakukan vaksinasi.
“Saya mendapatkan curhat dari beberapa guru-guru dari daerah, mereka belum bersedia divaksin terlebih dulu,” jelasnya, Rabu (9/12).
Sumber : JawaPos.com
Editor : M Ali Nurman
