PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini sudah masuk pada level kemandirian fiskal. Hal tersebut dikarenakan saat ini Pemprov Riau sudah bisa mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
"Alhamdulillah, berdasarkan data struktur APBD Provinsi Riau dari 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa Pemprov Riau semakin baik dalam konsistensi peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan keuangan pada Dana Transfer Pusat," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Rabu (9/11/2022).
Dijelaskan Gubri, kemandirian fiskal merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Dimana pada tahun anggaran 2019, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,421 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,813 T dan PAD sebesar Rp3,064 T.
Kemudian tahun anggaran 2020, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,736 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,417 T dan PAD sebesar Rp3,316 T. Tahun anggaran 2021, APBD Provinsi Riau sebesar Rp9,183 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp5,116 T dan PAD sebesar Rp4,014 T.
Tahun anggaran 2022, APBD Provinsi Riau sebesar Rp8,932 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp4,084 T dan PAD sebesar Rp4,839 T. Pada tahun anggaran 2023, target APBD sebesar Rp9,178 T terdiri dari Dana Transfer sebesar Rp3,764 T dan PAD sebesar Rp5,410 T.
Pada APBD tahun anggaran 2022 dan target APBD tahun anggaran 2023, tercatat PAD sudah lebih besar dari Dana Transfer. Menunjukkan bahwa Riau sudah masuk level kemandirian fiskal.
"Tahun 2022 telah membuktikan bahwa postur APBD telah didesain menggambarkan kemandirian fiskal, dimana komposisi angka PAD lebih besar dibanding Dana Transfer Pusat, meskipun Riau sebagai daerah penghasil," ujar Gubri.
Dengan demikian, Pemprov Riau secara pasti menuju derajat desentralisasi lebih baik sebagai bukti jajaran Pemprov Riau mampu melakukan tatakelola pemerintahan yang lebih baik (good governance).
"Salah satu tujuan otonomi daerah ya kemandirian fiskal. Daerah jangan tergantung terus dengan dana transfer dari pusat. Daerah harus mampu menggali dan meningkatkan PAD-nya sendiri," tutup Gubri Syamsuar.
Laporan: Soleh Saputra (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
