BALIKPAPAN (RIAUPOS.CO) - Dulu sebelum subsidi BBM dipangkas, pemerintah selalu was-was Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal jebol, ketika ada lonjakan harga minyak. Kini, rasa was-was itu muncul lagi. Bukan karena subsidi BBM, melainkan rendahnya realisasi setoran pajak.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui, target pajak dalam APBN Perubahan 2015 memang disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,7 persen. Sayangnya, realisasi pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih rendah dari 5 persen. “Makanya (penerimaan) pajak kita turun,” ujarnya usai membuka Munas IV Hidayatullah di Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin (7/11).

JK menyebut, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dipengaruhi faktor eksternal. Misalnya, masih rendahnya harga komoditas pertambangan seperti batu bara dan mineral, mapun komoditas perkebunan seperti kelapa sawit (CPO) yang selama ini menjadi penopang ekspor Indonesia. Akibat rendahnya harga, maka pajak dari sektor yang berbasis ekspor pun turun.

“Kita jangan lupa (faktor) itu,” katanya.

Lantas, apa yang akan dilakukan pemerintah agar APBN tidak jebol? JK mengatakan, ada dua opsi untuk menyelamatkan APBN, yaitu menambah pendapatan atau mengurangi belanja. Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret, maka

opsinya tinggal mengurangi belanja. “Makanya belanja untuk proyek-proyek yang tidak mendesak akan dikurangi,” ucapnya.