‘’Cuma uang di daerah itu biasanya suprlus. Akhir tahun ini 2014, ada dana idle Rp130 triliun. Padahal, 2011 baru  Rp60-70 triliun. Jadi naik terus (dana menganggur).  Perkiraan kami meskipun masih kasar, yang akhir 2015 Rp150 sampai 180 triliun. Karena daerah tidak kenal konsep SAL (Saldo Anggaran Lebih), tapi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi defisit daerah itu saat ini hanya artificial,”paparnya.

Karena itu, pihaknya sempat keberatan saat pemerintah daerah yang terkena kabut asap, yakni provinsi Riau, mengaku tidak memiliki dana untuk penanganan bencana tersebut. Padahal dana menganggur di provinsi tersebut mencapai Rp2 triliun. “Saya yakin Rp 200 miliar aja dikeluarian, akan sangat bermanfaat untuk atasi asap di Riau. Nggak fair kalau daerah minta pusat tangani. Bilangnya nggak punya APBD, tapi uang menganggur Rp 2 triliun,”imbuhnya.

Terkait kondisi APBN saat ini, Pengamat Ekonomi Eric Sugandi menilai, pemerintah tidak perlu sampai memotong anggaran belanja rutin di Kementerian/Lembaga. Sebab, dia menyebut jika realisasi belanja modal pemerintah, terutama proyek-proyek di berbagai Kementerian/Lembaga juga masih rendah. “Saya kira realisasi belanja pemerintah tahun ini hanya di kisaran 85 - 90 persen, di bawah proyeksi 93 persen,” ujarnya.

Rendahnya realisasi belanja modal untuk proyek-proyek pembangunan itu sekaligus menjadi pengereman belanja secara alamiah.

Meskipun, harus diakui jika hal tersebut bakal berdampak negatif pada tersendatnya proyek pembangunan. Karena itu, dengan memperhitungkan kantong APBN yang menipis, pemerintah pun dinilai tidak perlu memaksakan menggelontor belanja infrastruktur besar-besaran di akhir tahun.(owi/ken/jpg/rul)