JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ujung polemik aturan pemberian tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang dikeluhkan pemerintah daerah (pemda) masih gelap. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang “ditakuti” kepala daerah belum memiliki sikap resmi atas potensi kerawanan pengalihan anggaran APBD untuk THR.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, sampai kemarin pihaknya memang belum melakukan kajian atas Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, TNI/Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.
”Kami belum melakukan kajian khusus tentang THR ini, karena baru. Kami belum bisa memberikan pendapat kelembagaan,” kata Laode kepada Jawa Pos (JPG), Rabu (6/6). Laode menyebut, selama ini pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak pernah meminta masukan resmi KPK sebelum mengeluarkan aturan itu. Sehingga, KPK pun tidak bisa bersikap.
Meski demikian, Laode secara personal memberi lampu hijau. Dia berpendapat, sejatinya tidak ada masalah dalam skema pengalihan anggaran APBD untuk THR. Sepanjang, hal tersebut memiliki payung hukum yang kuat.
”THR ini kan ada dasar hukumnya, ada PP (Peraturan Pemerintah), seharusnya tidak masalah. Tapi ini jangan dianggap pendapatnya KPK. Saya takut salah,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menambahkan, pemerintah boleh saja meloloskan kebijakan terkait THR dan gaji ke-13. Asalkan, hal itu dibarengi dengan kajian komprehensif tentang kapasitas fiskal seluruh daerah.
”Karena itu (THR dan gaji ke-13, red) menjadi tanggungan daerah melalui anggaran APBD,” tuturnya kepada JPG.
Berdasar kajian Fitra, di antara 34 provinsi, terdapat 17 yang memiliki ruang fiskal kategori rendah dan sangat rendah. Sedangkan di antara 93 kota terdapat 47 yang memiliki ruang fiskal rendah dan sangat rendah. Sementara dari 415 kabupaten ada 207 yang masuk kategori rendah dan sangat rendah.
”Artinya masih banyak daerah yang secara ruang fiskal akan kesulitan menerapkan kebijakan ini,” ujar Yenny.
Bila daerah tetap “memaksa” mengalihkan anggaran APBD untuk THR, maka dikhawatirkan akan menurunkan inovasi daerah dan sektor belanja publik. Ujung-ujungnya, pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal.
”Pemberian tunjangan kinerja harus ditinjau ulang karena kinerja anggaran pemerintah yang mengecewakan,” tegas Yenny.
Fitra pun menyarankan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus memperhatikan prinsip efektivitas, efesiensi, dan keadilan sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebelum membuat kebijakan semacam itu.
”Kebijakan yang dilahirkan pemerintah harus berlandaskan prinsip yang prorakyat, jangan malah sebaliknya,” imbuh Yenny.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo terkait masalah pencairan THR bagi PNS daerah. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investarisasi terhadap seluruh pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi dan kabupaten.
“Kami sudah telepon satu-satu untuk mengecek (pencairan THR di sejumlah daerah, red),” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, kemarin.
Hasilnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan sebanyak 542 provinsi dan kabupaten telah menganggarkan THR. Atau dalam nomenklatur daerah itu gaji ke-14. Semua sudah dianggarkan.
“Banyak daerah yang sudah membayarkan hari ini (kemarin, red) atau besok (hari ini, red), “tegasnya.
Sri Mulyani pun memastikan bahwa seluruh daerah sudah menganggarkan THR bagi para PNS di wilayahnya masing-masing. Anggaran tersebut bisa berasal dari penerimaan daerah. Dia juga menekankan nantinya Mendagri akan memberikan penjelasan lengkap terkait THR bagi PNS daerah ini. (tyo/ken/jpg)
