Dante berharap pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun ini bisa mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka. Mereka yang sudah tervaksin dapat terlindungi. Spesialis penyakit dalam itu menegaskan bahwa target vaksinasi Covid-19 tidak untuk mengejar herd immunity. Melainkan herd population. Dante menyatakan bahwa 70 persen populasi vaksinasi di Indonesia dapat diimunisasi tahap pertama pada akhir tahun ini.

Pada kesempatan yang sama, Dante juga menyinggung terkait karantina setelah pergi ke luar negeri. Menurutnya, seluruh lapisan masyarakat harus melakukan hal ini. Termasuk para pejabat negara. ”(Isolasi) tidak di rumah tetapi di tempat karantina,” ujarnya.

Vaksinasi Covid-19 perdana anak usia 6-11 tahun juga dilaksanakan di SDN 01 Depok, Jawa Barat. Sebanyak 397 anak usia 6-11 tahun yang divaksin, kemarin (14/12). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut datang memberikan semangat kepada anak-anak yang akan divaksinasi Covid-19.

Ia mengungkapkan, bahwa vaksinasi anak usia 6-11 tahun akan diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal 28 hari. Sebelum pelaksanaan vaksinasi, anak harus diskrining oleh petugas vaksinasi. ”Vaksin ini sudah mendapatkan status EUA dari BPOM dan BPOM sudah mengkaji sudah sangat lama. Jadi in sya Allah aman,” ungkapnya.

”Vaksinasi ini penting karena anak merupakan mata rantai dari herd immunity. Karena kalau anak-anak ini sudah divaksin, terlindungi, maka kakek neneknya, yang dekat dengan yang bersangkutan juga lebih aman,” papar Mantan Mendikbud tersebut.

Selain itu, vaksinasi ini merupakan langkah dari pemerintah dalam rangka melindungi anak dari Covid-19. Selain itu, vaksinasi ini bisa meningkatkan rasa percaya diri orang tua ketika anak akan memulai pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Dalam kesempatan yang sama, Kezia Anggraini, siswi kelas 3A SDN 01 Depok, mengaku sebelum divaksin, ia terlebih dahulu diwawancara oleh petugas kesehatan terkait status kesehatannya. Seperti, ada riwayat penyakit dan pengalaman pernah dirawat di RS atau tidak. ”Teman-teman jangan takut divaksin, nggak sakit kok,” katanya.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah mendorong berbagai upaya penguatan. Dorongan itu juga termasuk percepatan kemandirian dan pengembangan fraksionasi plasma yang menghasilkan produk derivat plasma. Diharapkan nantinya dapat memenuhi keperluan dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri dan kapasitas industri Indonesia.

Airlangga menjelaskan, fraksionasi plasma memiliki potensi pasar yang besar. Secara global, permintaan produk derivat plasma berjumlah 25 juta liter per tahun. "Berdasarkan pengalaman dalam penanganan Covid-19, kita melihat bahwa kemampuan industri farmasi dalam negeri menjadi penting karena selain menyelamatkan devisa negara juga menciptakan respons yang cepat terhadap kebutuhan dalam negeri," ujarnya, kemarin.

Dia juga mengapresiasi kemampuan sektor kesehatan RI yang kini terbilang cukup responsif. "Apalagi kalau ditambah dengan kemampuan fraksionasi darah," imbuh dia.

Dari sisi regulasi, berbagai aturan telah dikeluarkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan fraksionasi plasma. Antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma.

Dalam PP Nomor 7 Tahun 2011, pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan badan usaha berbadan hukum yang telah memiliki izin produksi dari menteri untuk menjadi fasilitas penyelenggara fraksionasi plasma. Produk hasil fraksionasi plasma harus memenuhi standar mutu keamanan dan kemanfaatan untuk melindungi pengguna produk. Lebih lanjut, Permenkes Nomor 15 Tahun 2019 mensyaratkan fasilitas fraksionasi plasma untuk memiliki sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk produk obat derivat plasma sehingga konsumen dapat meyakini bahwa produk derivat plasma yang dihasilkan berkualitas baik.

Airlangga menjelaskan, salah satu target Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah peningkatan kemampuan produksi dalam negeri, terutama vaksin, terapeutik, dan termasuk urusan darah.

"Terkait fraksionasi plasma ini regulasinya sudah ada, tinggal implementasinya bahwa ini tidak hanya melibatkan BUMN tetapi juga boleh melibatkan swasta," tuturnya.

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengimbau agar masyarakat terutama para orang kaya agar tidak liburan ke luar negeri. Dia berharap kalangan masyarakat menengah ke atas itu untuk menghabiskan waktu berlibur di dalam negeri saja.

"Kalau ingin liburan, liburanlah di Indonesia saja. Buang uangnya di Indonesia supaya perekonomian kita pulih," katanya.

Menurutnya, jelang momen akhir tahun biasanya banyak masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun, dengan kondisi ancaman kasus Omicron dan pembatasan perjalanan maka diharapkan kondisi itu justru menjadi peluang agar ekonomi di Indonesia bisa bergeliat.

"Biasanya Desember pertengahan mereka nggak ada di sini. Tapi diminta Presiden liburan di Indonesia saja," jelas Ani.(dee/mia/lyn/ted)

Laporan: JPG (Jakarta)