JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kenaikan harga BBM subsidi berdampak signifikan lonjakan indeks harga konsumen September 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi mencapai 1,17 persen mtm, sementara secara tahunan menembus 5,95 persen.
"Inflasi September sebesar 1,17 persen itu tertinggi sejak Desember 2014. Kala itu, inflasi sebesar 2,46 persen sebagai akibat harga BBM pada November 2014," ujar Kepala BPS Margo Yuwono pada konferensi pers, Senin(3/10).
Dia menjelaskan, komoditas utama penyumbang inflasi adalah harga BBM, beras dan angkutan dalam kota. Pada September, kelompok transportasi mencapai 8,88 persen (mtm) dan memberikan andil terhadap inflasi umum 1,08 persen (mtm). Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,30 persen (mtm) dan memberikan andil deflasi di bulan lalu sebesar 0,08 persen (mtm).
"Inflasi di bulan lalu utamanya didorong oleh kenaikan di sektor transportasi, tapi mampu diredam karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau terjadi deflasi," jelasnya.
Pada konferensi pers kemarin, hadir pula Mendagri Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, Tito meminta kepada pemda untuk berkompetisi dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Dia ingin para kepala daerah bisa mencari solusi paling jitu dalam menanggulangi inflasi. "Dengan demikian akan ada iklim kompetitif di antara rekan-rekan kepala daerah. Bersinergi dengan unsur yang ada di daerah masing-masing," katanya.
Mantan Kapolri itu menyebutkan, langkah pemda dalam menekan inflasi bisa melalui berbagai kebijakan. Anggarannya pun sudah tersedia. Dia mencontohkan, menggeser anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang saat ini masih di atas Rp7 triliun untuk meredam inflasi. Bisa juga melalui instrumen APBD. Yakni, mengalokasikan 2 persen dari Dana Transfer Umum untuk menekan inflasi lewat kebijakan perlinsos.
"Kemudian di desa juga dapat bergerak dengan anggaran desa. Menteri Desa dan PDTT sudah menerbitkan Kepmendes PDTT untuk dapat menggunakan sekitar 30 persen dari sisa dana desa yang dialokasikan jaring pengaman sosial/bansos. Jadi, bansos bisa dari Belanja Tidak Terduga kemudian bisa dari dana yang regular," paparnya.
Sementara itu, Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan mengatakan, kinerja inflasi di Jatim pada bulan lalu tercatat sebesar 1,41 persen. Jika dikalkulasi secara tahun kalender, maka sudah mencapai 5,51 persen. (dee/bil/dio/jpg/ esi)
Laporan JPG, Jakarta
