Rekomendasikan Pengesahan ASEAN Concord IV pada KTT Ke-43

Nasional | Selasa, 05 September 2023 - 09:55 WIB

Rekomendasikan Pengesahan ASEAN Concord IV pada KTT Ke-43
Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet saat melakukan pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan PM Hun Manet membahas mengenai peningkatan kerja sama di bidang pertanian. (MUCHLIS JR/SETPRES)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat merekomendasikan ASEAN Concord IV untuk disahkan di pertemuan KTT ASEAN KE-43, Selasa (5/9) hari ini. Kesepakatan itu menjadi salah satu hasil pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) di Kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9).

Sebagai informasi, para menlu ASEAN melakukan tiga meeting untuk mempersiapkan KTT ASEAN ke-43 dan KTT lainnya agar lebih matang. Ketiga pertemuan tersebut mencakup ASEAN Ministerial Meeting (AMM), ASEAN Political Security Community (APSC) Council, dan ACC. Dalam pertemuan ini, Myanmar kembali absen.


Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan, penyusunan ASEAN Concord IV merupakan usulan Indonesia. Dokumen ini diharapkan akan menjadi fondasi untuk penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045, serta memperkuat ASEAN agar dapat mengatasi berbagai tantangan masa depan.

Penyusunan Visi Masyarakat ASEAN 2045 telah mulai dikerjakan tahun 2023 oleh High-Level Task Force (HLTF) on the ASEAN Community’s Vision 2045 di bawah keketuaan bersama Indonesia dan Malaysia. Visi tersebut akan disahkan pada tahun 2025.

”Tantangan yang kita hadapi saat ini sudah besar. Namun tantangan yang akan kita hadapi di masa depan akan semakin besar. Apakah ASEAN bisa terus maju atau tidak tergantung pada kita semua,” ujar Retno saat memimpin ACC.

Agar bisa terus maju dan tetap relevan, Retno menekankan, agar ASEAN harus bernyali dalam mengambil keputusan berani. Selain itu, perbedaan di antara anggota tidak boleh menjadi penghalang kemajuan ASEAN.

Untuk itu, lanjut dia, dalam KTT 43 juga akan diadopsi keputusan terkait percepatan pembuatan keputusan di saat krisis dan penguatan kapasitas ASEAN untuk menghadapi tantangan baru.

”Para menlu juga merekomendasikan, saya ulangi, merekomendasikan pengesahan beberapa dokumen pada para leaders. Di antaranya, dokumen terkait food security, kesehatan, ekonomi digital, dan lainnya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Retno mengungkapkan, bahwa dalam seluruh meeting yang digelar, dipenuhi dengan tone positif dan optimistik dari para peserta. Para menlu ASEAN juga  menekankan kembali posisi solid ASEAN dan pentingnya persatuan anggota ASEAN. ”Ini penting ditekankan di tengah situasi dunia yang makin tercabik karena perbedaan,” tuturnya.

Dalam meeting-meeting tersebut, Retno mendapat apresiasi dari para menlu terkait leadership Indonesia atas ASEAN dalam 9 bulan terakhir. Terutama, terkait ASEAN matters dan epicentrum of growth. Apresiasi ini juga menyangkut upaya intensif Indonesia untuk mendorong Konsensus Lima Poin (5PC) Myanmar.

Upaya Indonesia memang tidak main-main. Setidaknya, dalam 9 bulan keketuaannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 145 engagement dengan semua pihak di Myanmar.  “Dan ini saya kira merupakan engagement terluas dan terintensif yang pernah dilakukan ASEAN,” ungkapnya.

Kendati demikian, pada KTT ASEAN ke-43 yang dimulai hari ini, masalah Myanmar juga akan jadi salah satu bahasan oleh para leaders. Hal ini sesuai dengan mandat KTT 40 dan 41 ASEAN sebelumnya, bahwa 5PC akan di-review implementasinya. ”Dalam pertemuan hari ini (kemarin, red) kami membuat rekomendasi untuk para leaders terkait keputusan mengenai Myanmar,” paparnya.

Menurutnya, para Menlu sendiri merekomendasikan 5PC tetap menjadi rujukan utama untuk penanganan isu Myanmar. Seluruh Menlu juga sepakat perlu ada sustainability penanganan isu ini.

Sementara itu, dalam APSC Council, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyinggung isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin meningkat di kawasan ASEAN. Karenanya, dia menekankan penguatan pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban oleh ASEAN.

”Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo bulan Mei 2023 lalu, para kepala negara telah menyepakati ASEAN Leaders Declaration Combatting Trafficking in Persons. Kini saatnya kita terus mengimplementasikan komitmen ini,” tegasnya.

Selain TPPO, menurutnya, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya. Seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang, serta isu terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi.

Dalam kesempatan itu, Mahfud turut menyinggung soal implementasi 5PC yang masih jalan di tempat karena junta militer Myanmar. Hal ini, dinilainya, akhirnya menghambat kerja sama ASEAN secara keseluruhan.

Situasi global yang dipengaruhi oleh menguatnya rivalitas geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung juga menjadi bahasan yang disampaikan oleh Mahfud. Dia mengingatkan, ASEAN tidak ingin hal serupa terjadi di kawasan.

Dia menegaskan, ASEAN harus mampu menghadapi tantangan saat ini dan ke depan, dengan kerja sama politik dan keamanan yang solid. Sehingga, tercipta kemakmuran rakyat ASEAN bersama. ”Karena itu, kerjasama politik dan keamanan ASEAN harus menitik beratkan pada kawasan dan berpusat pada komunitas ASEAN. Memastikan semuanya terlibat dan memiliki akses, adalah kunci untuk kestabilan dan kemakmuran kawasan ASEAN,” ujarnya.  Sebelum KTT ASEAN hari ini, kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara ASEAN. Yakni Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Vietnam, dan Perdana Menteri Kamboja. Selain itu Jokowi juga menemui Perdana Menteri Kepulauan Cook,

Saat bertemu dengan Jokowi Pertemuan Bilateral PM Timor Leste Xanana Gusmao mengungkapkan dukungannya terkait keanggotaan Timor Leste di ASEAN. Jokowi menegaskan dukungan tersebut terus ada. “Termasuk melalui peningkatan kapasitas pejabat Timor Leste,” katanya.

Lalu saat bertemu dengan PM  Kamboja Hun Manet, Jokowi berterimakasih kepada negara tersebut karena telah bersedia ekspor beras.  Saya mengapresiasi sambutan kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.

Hubungan timbal balik ditawarkan oleh Kepala Negara. Yakni Indonesia juga siap untuk mendukung Infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan. Pada kesempatan yang sama Hun Manet mengucapkan atas keketuaan Indonesia di ASEAN. Dia juga mengapresiasi keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari negaranya. “Saya mengapresiasi ini,” katanya. Selain yang sudah bertemu dengan Jokowi kemarin, pemimpin negara ASEAN lain juga sudah datang. Ada PM Laos Sonexay Siphandone, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

Kemarin Jokowi juga bertemu dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva. Pada kesempatan itu, Kristalina menyebut bahwa tahun ini merupakan tahun yang luar biasa.  “Di Asean saat ini tengah menghadapi keadaan dunia perekonomian yang kinerjanya kurang baik,” ucapnya. Hal ini menurutnya salah satu dampak pandemi Covid-19. Dia mengajak untuk saling bekerjasama demi keuntungan bersama pula. (mia/lyn/dee/wan/idr/syn/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook