JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dugaan genosida alias pembunuhan massal saat ini terus berembus seiring adanya krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.
Menurut Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, konflik yang terjadi sejak 1962 tersebut terjadi lantaran pembiaran yang dilakukan oleh negara.
"Persoalan di Rakhine State di Rohingya ini bukan hanya sekadar persoalan perebutan sumber daya, tapi ini soal kebencian berbasis agama," ujarnya lewat keterangan singkat yang diterima JawaPos.com, Selasa (5/9/2017).
Pria yang akrab disapa Romi itu kemudian berharap agar konflik agama antara Islam dan Budha itu tidak dibawa-bawa ke Indonesia.
"Karena apa yang terjadi di Myanmar sana dalam bentuk kebencian sektarian, sama sekali tidak ada hubungannya dengan sentimen sektarian yang ada di Indonesia," sebutnya.
Di sisi lain, legislator asal Sleman itu meminta pemerintah Indonesia tetap melakukan langkah diplomatik demi menghentikan kejahatan hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Hal itu agar Indonesia sebagai negara muslim terbesar tetap bisa masuk ke wilayah Myanmar menuntaskan persoalan yang ada.
"Kalau kemudian kita melakukan langkah-langkah drastis, maka kita akan kesulitan mendapatkan akses masuk ke Rohingya, termasuk ke Myanmar secara diplomatis," paparnya.
Tak hanya itu, Indonesia juga perlu memastikan adanya perlindungan masyarakat sipil, memberi bantuan baik dalam rangka pangan dan akses kesehatan. Termasuk memprakarsai usulan kepada dewan keamanan PBB untuk menempatkan tentara penjaga perdamaian di Rakhine.
"Jadi, pemerintah sebaiknya segera menyampaikan perlunya penempatan tentara perdamaian di Rakhine State," tandasnya. (dna)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
