PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Kamis (4/8). Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti.
Hadir Anggota DPRD Provinsi Riau yaitu Almainis, Yanti Komalasari, Suyadi, Nurzafri, Ustaz Suhaidi, Syahroni Tua, Kasir, Sunaryo, Kelmi Amri, Tumpal Hutabarat, Sukarmis, Mardianto Manan, Sahidin, Sari Antoni, dan Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat ini secara virtual.
Sedangkan Pemerintahan Provinsi Riau dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya. Adapun agenda yang dibahas pada rapat paripurna ini, diantaranya penyampaian rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Kepemudaan, dan Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh pimpinan sidang, rekomendasi tersebut dapat dilanjutkan kecuali rekomendasi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepemudaan tidak dapat dilanjutkan. Selain agenda di atas, DPRD Riau juga menyampaikan laporan reses masa sidang pertama.
Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti menyebutkan, keluhan persoalan infrastruktur ini terjadi hampir di seluruh daerah pemilihan (dapil) atau kabupaten/kota di Riau. Seperti di Dapil Pekanbaru, Kampar, Rohul, Rohil, Siak-Pelalawan, Kuansing-Inhu, serta Inhil. "Ada beberapa rekomendasi. Kalau kita ambil kesimpulan, persoalan yang diminta masyarakat itu adalah infrastruktur, jalan, dan jembatan,"ucap Poti.
Ditambahkannya, di Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, masalah jembatan banyak dikeluhkan. Termasuk jembatan di Kecamatan Manda yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Hal serupa juga dikeluhkan di Rohil, banyak jalan yang jadi persoalan. "Rohul juga jalan, Kampar juga jalan. Di Dumai, di tengah kota kata Pak Sunaryo (Dapil Dumai, red) itu ada jalan yang tidak bisa dilewati,"kata Poti.
Kemudian masalah banjir di wilayah pesisir. Namun apakah kewenangan Pemprov Riau untuk membuat penahan tebing. "Di daerah aliran sungai, itu juga menjadi keluhan masyarakat. Jadi yang utama infrastruktur. Jalan, jembatan dan irigasi,"jelasnya.
Ditegaskan dia, bahwa sebelumnya program infrastuktur sudah masuk melalui bantuan keuangan pada APBD. Baik yang direncanakan dibangun pada 2022 dan pada tahun 2023. Khusus untuk Kabupaten Rokan Hulu, dia menyebut bahwa sebetulnya ada pembangunan 5 jembatan.
Dia meminta agar pemprov untuk tetap melanjutkan rencana pembangunan dimaksud. "Khusus untuk Rokan Hulu supaya pemerintah ini untuk melanjutkan bantuan keuangan bantuan pemerintah daerah terhadap pembangunan 5 jembatan di sana,"pintanya.(nda)
