PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kekayaan sumber daya alam yang berlimpah menjadi kekuatan bagi Indonesia. Wilayah luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, Indonesia pasti mampu menjadi negara maju dan kuat jika sumber daya alamnya dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional.
Demikian ditegaskan Presiden RI Joko Widodo mengenai pentingnya hilirisasi industri agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Sebab, kata Presiden, sebuah negara dikatakan maju jika mampu menghasilkan produk bagi negara-negara lain hingga menjadi ketergantungan.
Berbagai investasi yang sudah masuk juga harus dipertahankan karena berperan besar dalam kemajuan perekonomian nasional dan daerah. “Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkap Presiden.
Hilirisasi, manufaktur dalam negeri , serta pertumbuhan investasi meningkat tajam. Ekonomi tumbuh pesat dan merata, bahkan 52 persen di antaranya di luar Jawa. Dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, Indonesia berkesempatan besar untuk membangun negara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Pada tahun 2014, ekspor hanya sekitar Rp16 triliun, tapi tahun 2021 meningkat menjadi Rp306 triliun. Pada akhir tahun 2022, diharapkan bisa mencapai Rp440 triliun.
Kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, serta energi bio akan menarik industrialisasi penghasil produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. “Kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional dan bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio,” tegas Jokowi.
Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Perkebunan kelapa sawit telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Presiden menegaskan untuk selalu “Eling lan Waspodo”, ingat dan waspada, cermat dalam bertindak dan hati-hati melangkah.
“Seluruh komponen bangsa dihimbau untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju, dengan komitmen, kerja keras, inovasi, dan kreativitas,” ujar Presiden.
Dukungan Regulasi terhadap Investasi
Indonesia, beberapa tahun terakhir menurutnya termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Inflasi dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN (7 persen) dan negara maju (sekitar 9 persen).
Senada, perihal hilirisasi sumber daya alam yang menjadi poin penting untuk perekonomian Indonesia ini, juga disampaikan Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah terus mendorong hal tersebut salah satunya melalui revisi peraturan tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Seperti diketahui, keputusan pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam diperlukan untuk menaikkan cadangan devisa negara.
Digitalisasi Perizinan Tingkatkan Investasi di Daerah
Penekanan pentingnya menjaga iklim investasi di Tanah Air, seperti diungkapkan Presiden di mana investasi sebagai salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur untuk mempermudah perizinan sehingga para investor yang akan berinvestasi di wilayahnya tidak mengalami kendala maupun hambatan.
Presiden juga meminta para gubernur untuk segera mengubah proses perizinan investasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Presiden menilai dengan digitalisasi maka perizinan investasi akan makin mudah dan cepat. Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan melakukan hilirisasi di daerah. Menurut Presiden, setiap daerah memiliki potensi untuk melakukan hilirisasi.
Hal ini pula ditindaklanjuti Gubernur Riau Syamsuar. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau terus berlanjut sejalan dengan membaiknya aktifitas perekonomian domestik. “Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun 2021 sebesar 3,36 persen, di tahun 2022 naik menjadi 4,75 persen pada triwulan III,” ujar Syamsuar.
Syamsuar optimis Riau dapat tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya berkisar antara 4,46 hingga 5,06 persen. Berkontribusi sebesar 5,12 persen terhadap perekonomian nasional, Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa.
“Pemerintah Provinsi Riau mendorong sasaran indikator makro dalam mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dengan faktor pendorong yakni, daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat pasca-pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada meningkatnya konsumsi masyarakat,” katanya.
Kemudian, kata Gubri, investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Dumai dan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol.
Dijelaskannya, realisasi Investasi Riau mulai dari Januari-September 2022 sebesar Rp71,9 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp36 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp35,9 triliun dengan capaian terhadap target tahun 2022 sebesar 118,8 persen. “ Riau merupakan provinsi dengan realisasi investasi terbesar kelima di Indonesia atau realisasi investasi terbesar di Pulau Sumatera,” ujarnya.
Dijelaskannya, selama 2022, Pemprov Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mencatatkan beberapa capaian. Baik dari sisi perekonomian, tingkat kemiskinan yang menurun, pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi di Riau pada Triwulan III-2022 mencapai 4,63 persen dibandingkan triwulan III-2021. Secara spasial, Riau berkontribusi sebesar 5,12 persen terhadap perekonomian nasional. “Dengan kontribusi ini, Riau merupakan provinsi dengan produk domestik regional bruto terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa,’’ kata Gubri.
Sementara itu, di tingkat nasional perekonomian nasional pada Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 5,72 persen dibandingkan Triwulan III-2021. Secara spasial, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan di seluruh provinsi. “Di mana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 56,30 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen,’’ ujarnya.
Sementara indeks pembangunan manusia Riau tahun 2022 sebesar 73,52 persen, ini lebih baik dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia nasional, yakni sebesar 72,91 persen. ‘’Meningkatnya indeks pembangunan manusia tentu juga berdampak baik kepada tingkat pengangguran terbuka di Riau. Jumlah pengangguran tahun 2022 menurun sebesar 0,05 persen dari 4,42 persen pada tahun 2021, menjadi 4,37 persen pada tahun 2022,’’ paparnya.
Realisasi Investasi Provinsi Riau
Berdasarkan data yang dirangkum Riau Pos, realisasi investasi di Riau 2022 mencapai Rp82,5 triliun. Dari jumlah tersebut menempatkan Riau sebagai provinsi dengan peringkat ke lima tertinggi secara nasional untuk realisasi investasi. Dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau Helmi D, dari realisasi sebesar Rp82,5 triliun itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menyumbang sebesar Rp53,1 triliun atau sebanyak 52,24 persen. Selanjutnya Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp38,4 triliun atau sekitar 47,76 persen.
“Adapun sektor yang paling besar menyumbang investasi di Riau yakni listrik, gas dan air sebesar Rp20,8 triliun. Kemudian industri kertas dan percetakan Rp13,6 triliun,’’ katanya.
Ketiga sektor industri makanan Rp12,5 triliun, sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan Rp11,8 triliun dan sektor industri kimia dan farmasi Rp7,2 triliun. ‘’Untuk realisasi berdasarkan lokasi, tertinggi di Kabupaten Pelalawan Rp25,4 triliun. Kota Dumai Rp13,1 triliun, Indragiri Hilir Rp12,7 triliun, Siak Rp10 triliun, dan Pekanbaru Rp4,3 triliun,’’ ujarnya.
Dipaparkan Helmi, jika dibandingkan capaian investasi tahun lalu dengan kumulatif sebesar Rp53,1 triliun mengalami eskalasi (kenaikan) yang cukup signifikan sebasar 55,37 persen.
