JAKARTA (RIAUPOS.CO) --Mengawali semester genap tahun pelajaran 2020/2021 masih sedikit sekolah yang melakukan proses pembelajaran tatap muka (PTM). Dari yang sedikit itu, sebagian sudah menerapkan PTM sejak semester lalu.
Berdasarkan laporan dari jaringan Ikatan Guru Indonesia (IGI) di sejumlah provinsi, sebagian besar sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Di antaranya, Provinsi Riau, yang sebagian wilayah masih menerap kan PJJ untuk siswa. Demikian juga Provinsi Banten. Kemudian Ogan Ilir, Sumatera Selatan; Papua; DKI Jakarta; Maluku; Karang Anyar, Jawa Tengah; Kota Bogor, hingga Mamuju, Sulawesi Barat.
Menurut Ketua IGI M Ramli, hal ini dikarenakan pemerintah daerah (pemda) sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan PTM. Sebab, pemda khawatir menjadi pihak yang disalahkan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lepas tangan.
"Hanya di daerah yang betul-betul aman yang berani buka tatap muka," ujarnya, Senin (4/1).
Misalnya, yang memang sudah berstatus zona hijau sejak semester lalu. Seperti di Flores Timur yang akan memulai PTM pada 6 Januari 2020 dan Aceh Timur. Tapi ada juga yang baru melakukan PTM setelah zonasi pandemi Covid-19 di daerahnya membaik. Salah satunya, di Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat. Dari informasi yang diperoleh Ramli, sebagian sebagian sekolah sudah ada yang melaksanakan PTM. Terutama jenjang pendidikan dasar.
"Karena ada surat edaran dari Kadis, boleh tatap muka asal ada surat pernyataan dari orang tua," jelasnya.
Sementara, jenjang SMA/SMK masih lanjut PJJ hingga ada surat edaran selanjutnya dari dinas pendidikan provinsi. Sementara, untuk sekolah swasta di sana, sebagian ada yang telah menjalankan PTM dengan menetapkan sistem shift dan protokol kesehatan ketat. "Tapi sebagian besar di Kalbar masih PJJ," sambungnya.
Kondisi ini pun terjadi di Sulawesi Utara, khususnya untuk madrasah. Di MAN 1 Kendari misalnya, sudah diberikan izin buka sekolah kembali dengan desain khusus. Kelas X dan XI masuk tatap muka di minggu pertama dengan 2 shift kelas. Kelas XII belajar daring. Kemudian, di minggu kedua, dilakukan tukar shift.
"Dari laporan, guru dan siswa antusias menyambut kebijakan ini," jelas Guru SMP Islam Ranu Harapan, Makassar tersebut.
Sayangnya, yang menjadi perhatian IGI, pembukaan sekolah di sejumlah daerah ini tidak disertai dengan rapid test atau swab test PCR bagi siswa, guru, maupun tenaga pendidik. Padahal, sebelumnya, siswa dan guru telah menjalani liburan panjang yang bisa jadi banyak kegiatan di luar.
"Tidak ada. Lagi pula, swab massal hingga 10 ribu per hari hanya ada di DKI Jakarta. Di daerah mana bisa," keluhnya.
Sehingga, mereka hanya mengandalkan perubahan zonasi penyebaran Covid-19 oleh satgas Covid-19 daerah saja.
"Itu juga tidak jelas kalau ada OTG atau tidak. Karena banyak kasus OTG tidak bisa dideteksi," ungkap Ramli.
Karenanya, pemda diminta betul-betul berhati-hati dalam memberikan izin PTM. Selain itu, diharapkan ada rapid test ataupun swab bagi satuan pendidikan yang akan kembali ke sekolah.
Bagi yang tetap PJJ, Ramli mendesak pemerintah agar melakukan perbaikan kembali. Terutama urusan peningkatan kualitas guru dalam mengajar secara daring. Memang, sebelumnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan diklat secara daring. Namun, di lapangan, dampaknya ternyata sangat kecil dan tidak begitu intensif. Sebab, tidak melatih guru untuk memiliki metode mengajar yang beragam.
"Metode beragam yang bisa membuat siswa tak bosan," tegasnya.
Hal ini yang menjadi landasan IGI sempat meminta agar Kemendikbud menggeser semester genap 2 bulan. Agar, dalam rentang waktu tersebut, guru bisa diberi kesempatan meningkatkan kemampuan secara mandiri oleh organisasi guru. Sebab, bila kemampuan guru masih sama, tentu pembelajaran tidak akan optimal seperti pada semester sebelumnya. Sehingga, lagi-lagi siswa yang akan merugi.
Belum lagi, PJJ masih terhalang jaringan internet yang tak merata. Kemudian, di semester ini sudah tak ada lagi bantuan kuota data. Ya, walaupun bantuan sebelumnya juga tidak maksimal.
"Sudah terlambat, tidak merata pula," katanya.
Alumni Universitas Hasanuddin ini menyayangkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tak punya kebijakan yang progresif terkait pendidikan di masa Pandemi ini. Meski semua Negara juga mengalami situasi sulit dalam bidang pendidikan, namun Indonesia dirasa jauh terpuruk karena kebijakan Kemdikbud yang belum terlihat berdampak baik bagi dunia pendidikan.
Sementara itu, di awal semester genap tahun pelajaran 2020/2021 belum banyak madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang kembali memulai tatap muka. Meskipun pengelolaan madrasah berada di bawah Kemenag, untuk pembelajaran tatap muka di tengah pandemi tetap harus merujuk keputusan pemerintah daerah setempat.
Data resmi Kemenag menyebutkan hingga kemarin baru ada dua daerah yang memberikan izin pembelajaran tatap muka. Termasuk untuk madrasah. Yaitu Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Padang.
"Sedangkan yang lainnya tampaknya, pimpinan daerahnya masih menunda PTM (pembelajaran tatap muka, red) sampai kondisi memungkinkan," jelas Kasubdit Kurikulum Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Ahmad Hidayatullah, kemarin (4/1).
Dia lantas menunjukkan surat dari Kanwil Kemenag Provinsi Aceh yang isinya memberikan izin pelaksanaan PTM. Izin ini diberikan mulai 4 Januari untuk semua jenjang pendidikan. Yaitu mulai jenjang raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Izin tersebut tetap harus merpedoman pada Keputusan Bersama 4 Menteri dan mengikuti protokol kesehatan.
Sebelum dimulainya semester genap tahun pelajaran 2020/2021 per 4 Januari kemarin, Kemenag juga sudah melakukan pemetaan madrasah. Dalam laporannya sebanyak 18.915 unit madrasah negeri dan swasta sudah menyiapkan pelayanan PTM. Kemudian ada 4.109 unit madrasah akan melaksanakan PTM mulai awal Januari ini. Namun kondisi di lapangan tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.
Ahmad mengatakan dalam perkembangannya madrasah yang benar-benar memulai tatap muka di awal semester genap ini hanya sekitar 1.000 unit saja. Terkonsentrasi di Provinsi Aceh dan Kota Padang. "(Menyusut, Red) Karena kehati-hatian. Madrasah menghadapi kondisi pandemi yang cenderung meninggi," jelasnya.
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Ahmad Umar menyampaikan saat ini ada provinsi yang sudah aman dan siap memulai kembali PTM di tengah pandemi Covid-19. Bagi madrasah yang sudah menjalankan TPM, Umar berpesan supaya mematuhi protokol kesehatan. Baginya keselamatan dan kesehatan siswa, guru, dan seluruh keluarga besar madrasah tetap harus diutamakan.
Sementara itu bagi daerah yang belum siap membuka TPM, dia mengatakan tetap berlaku kurikulum darurat. Pembelajaran tetap dilakukan dari rumah. Baik itu secara online maupun offline dengan model guru kunjung atau sejenisnya. Menurut dia seluruh madrasah sudah memahami. Bahwa pembelajaran di tengah pandemi tidak akan seoptimal kondisi normal.
"Kami menganjurkan dan memohon kawan-kawan madrasah yang belum betul-betul siap, harus meneruskan PJJ," katanya. (mia/wan/jpg)
