JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi dengan keras kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan solar, berikut BBM nonsubsidi jenis pertamax. Kenaikan harga BBM dinilai berdampak langsung pada lonjakan harga kebutuhan bahan pokok. Serta, menekan daya beli masyarakat, yang belum pulih terdampak pandemi Covid-19.
“Kasihan warga, masih berat dampak pandemi, sudah kena beban BBM naik,” cetus anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera, Sabtu, (3/9).
Menurutnya, penaikan harga BBM bisa diperlambat dengan menunda proyek kereta cepat dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Besarnya anggaran proyek strategis tersebut dinilainya bisa dialihkan untuk anggaran subsidi energi.
“Pemerintah lebih mementingkan IKN dan kereta cepat, ketimbang membantu masyarakat. Harga BBM naik, itu berat sekali untuk rakyat,” imbuhnya.
Terpisah, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Irwan Fecho mendesak pemerintah untuk membatalkan atau mencabut kembali kebijakan penaikan harga BBM. Sebab, beban kenaikan harga BBM dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami dari Demokrat dengan tegas menolak kenaikan BBM kali ini. Kami nyatakan, memilih bersama rakyat. Pemerintah segera batalkan kebijakan ini,” pungkas Irwan.
Menurut pria yang beken disapa Irwan Fecho, kenaikan harga BBM bakal berdampak langsung terhadap rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta dan pegawai pemerintahan.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat,” ujar legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu.
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyebut sektor-sektor lain juga akan merasakan dampak dari naiknya harga BBM, seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lainnya.
“Pemerintah tidak konsisten dan komitmen untuk menjaga inflasi yang mereka targetkan yaitu 3,3 persen. Kenaikan BBM ini akan menaikkan inflasi dan serta merta menambah kemiskinan,” tutur wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu.
Oleh karena itu, Irwan Fecho menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah Presiden Jokowi tersebut.
“Kami nyatakan menolak kenaikan BBM ini. Demokrat memilih bersama rakyat. Batalkan kenaikan BBM,” kata Irwan.
Kenaikan harga BBM bersubsidi telah diumumkan pemerintah Sabtu siang dan langsung berlaku. Kenaikan harga BBM tersebut diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB.
Setidaknya, dari sembilan fraksi di DPR RI, enam fraksi menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Beberapa fraksi tersebut, yakni Demokrat, Golkar, PPP, PKS dan PKB. Sementara PAN dan PDIP menyatakan abstain. Hanya satu fraksi yang setuju, yakni NasDem.(fat/jpg/int/muh)
