PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djajil mendapat laporan, bahwa di Riau hingga saat ini masih banyak permasalahan sengketa lahan atau tanah. Hal tersebut diketahui saat Menteri Sofyan berkunjung ke Kantor BPN Pekanbaru, Kamis (2/9).

Saya dapat laporan di Riau khususnya Pekanbaru, banyak tanah sengketa. Karena itu saya minta Pak Kanwil BPN Riau, bersama Pak Wali Kota untuk segera dituntaskan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sofyan juga mengingatkan kepada para pegawai BPN di Riau untuk waspada terhadap mafia tanah. Atau jangan sampai be­kerja sama dengan mafia tanah.

"Jangan sampai bekerja sama atau menjadi korban mafia tanah, karena saat ini BPN terus berbenah untuk menjadi lebih baik. Karena jika ada yang terlibat dengan mafia tanah, sanksinya akan berat," ujarnya.

Sofyan melihat di kota-kota besar, tidak terkecuali Kota Pekanbaru sudah mulai banyak mafia tanah. Untuk itu ia mengimbau jajaran BPN di seluruh Riau untuk tetap waspada.

"Mafia tanah biasanya beroperasi jika ada ketidakberesan seperti tumpang tindih," ujarnya.

Adapun saat ini pihaknya bersikap tegas memerangi mafia tanah di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan banyaknya para mafia tanah yang sudah ditangkap oleh BPN.

"Jadi sekarang mafia tanah berpikir untuk beroperasi. Teman-teman BPN hati-hati saja," tegasnya.

Tidak hanya itu, Sofyan juga mengaku bahwa BPN akan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga semakin hari BPN semakin dihormati. Layanan BPN semakin bersih sehingga masyarakat puas dengan layanan pertanahan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

"Saya yakin orang-orang BPN bisa menjadi pelayan masyarakat yang terbaik. Sehingga masyarakat datang ke BPN dengan merasa puas. Kita juga harus melayani dengan senyuman, dengan sistem yang lebih baik sehingga sengketa mereka bisa kita selesaikan," jelasnya.

Pihaknya optimistis, di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar. Untuk mencapai itu ia meminta kepada seluruh kantor BPN di Indonesia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi seperti tumpang tindih, sengketa tanah, dan masalah lainnya.

"Saya yakin orang-orang BPN bisa menjadi pelayanan masyarakat yang baik. Sengketa mereka kita selesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan kita akan kirimkan tim dari pusat untuk sama-sama menyelesaikannya," imbuh Sofyan.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa BPN mempunyai target untuk pelayanan semakin hari semakin baik. Oleh sebab itu, pihaknya terus mencoba melakukan layanan-layanan digital. Ia melihat di beberapa tempat, dengan layanan digital tersebut sekitar 40 persen antrian di kantor BPN berkurang.

"Hari ini sudah ada empat terobosan layanan digital sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke kantor BPN untuk pengecekan tanah, pengurusan hak tanggu­ngan, dan lainnya terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang mengharuskan masyarakat untuk mendaftar online saja," jelasnya.

Targetkan 450 Ribu Sertipikat Tanah di Riau

Kementerian ATR BPN terus menggesa penerbitan sertifikasi tanah baik itu untuk perorangan, kelompok, badan usaha maupun pemerintahan. Menteri ATR BPN Sofyan Djalil membagikan 5.000 sertipikat tanah secara virtual bagi masyarakat Riau, Kamis (2/9).

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang hari ini (kemarin, red) mendapatkan sertipikat atas tanahnya untuk menjaga, merawat dan memanfaatkan lahan yang ada dan sebisa mungkin jadikan lahan produktif," ujar Sofyan.

Dikatakannya untuk Kota Dumai sendiri hari ini ada 1.555 bidang tanah yang sudah di keluarkan sertipikatnya yang terdiri dari perorangan sebanyak 1.517 bidang, rumah ibadah/wakaf sebanyak 4 bidang, pemko sebanyak 30 bidang dan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 4 bidang.

"Secara keseluruhan sudah 300.000 sertipikat atas tanah kami keluarkan tahun ini dan targetnya 450.00 sertipikat tanah di Riau akan kita terbitkan baik itu penerbitan surat tanah asal usulan perorangan maupun kelompok," tambah Sofyan.

Dikatakan Sofyan, PTSL adalah salah satu konsen Presiden Joko Widodo tentang administrasi pertanahan yang selama ini masih banyak permasalah.

"Akibatnya akan terjadi konflik. Tanah-tanah instansi yang bermasalah, tanah pemerintah banyak yang hilang dan diklaim oleh orang lain. Dokumen yang tidak jelas dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Belum lagi konflik di tengah masyarakat karena persoalan tanah," ucapnya.

Problem ini juga disebabkan karena dulu teknologi masih belum sebaik sekarang, pe­ngukuran yang tidak disiplin, dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang mengakibatkan beban luar biasa bagi masyarakat.

"Oleh sebab itu, Pak Presi­den sejak beliau terpilih hingga sekarang memiliki atensi yang besar sekali terkait permasalahan ini, dengan target di tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar," ungkapnya.

Dia membahkan, jika seluruh tanah telah terdaftar, masyarakat tidak perlu khawatir lagi tentang konflik yang terjadi karena telah mendapatkan kekuatan hukum yang kuat atas hak milik tanah dan pastinya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

Resmikan Kantor BPN Pekanbaru

Setelah sempat tertunda selama satu tahun lebih, Kamis (2/9) Kantor BPN Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Naga Sakti akhirnya diresmikan.  Peresmian dilakukan langsung Menteri ATR/BPN Sofyan A Djajil didampingi Gubernur Riau Syamsuar, Wali Kota Pekanbaru H Firdaus, Kepala Wilayah BPN Riau H Syahrir A Ptnh SH MM, dan Kepala BPN Pekanbaru Memby Untung Pratama.

Sofyan bersyukur setelah kali kedua dirinya datang ke Pekanbaru, akhirnya dia bisa meresmikan kantor BPN Pekanbaru yang tanahnya telah dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Apalagi, saat ini Kantor BPN Pekanbaru telah memiliki segudang pelayanan unggulan yang dapat membantu masyarakat dalam mengurus surat dan sertipikat tanahnya.

"Sekarang BPN sudah punya layanan online-nya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini agar pengurusan surat tanahnya lebih cepat, khususnya di masa pandemi seperti saat ini, " kata dia.

Sementara itu Kepala BPN Pekanbaru Memby Untung Pratama menjelaskan, pemba­ngunan gedung Kantor BPN Kota Pekanbaru telah berlangsung sejak 2017 lalu, dan selesai  2019.

Namun untuk penggunaannya sudah dibuka untuk umum sejak 2020 lalu. Namun, akibat pandemi Covid-19 yang baru masuk ke Indonesia dan Kota Pekanbaru sehingga Kantor BPN Kota Pekanbaru tersebut baru bisa diresmikan kemarin oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil, di mana dia juga menyerahkan sertipikat kepada masyarakat di Riau. Selain itu, dalam persemian Kantor BPN Pekanbaru pihaknya juga meresmikan layanan call center yang dapat di nikmati masyarakat dalam pengurusan tanah di Kota Pekanbaru.

"Kami juga punya layanan call center yang bisa dihubungi dinomor 0761 -7436-961. Jadi masyarakat bisa mengecek terlebih dahulu persyaratan dan jadwal pengurusan surat tanah," ajaknya.(sol/ayi/mx12/rpg/ted)