JAKARTA DAN PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Tren kenaikan harga layanan umrah sebelumnya diprediksi kembali normal di Februari. Nyatanya harga tiket pesawat dan hotel di Makkah maupun Madinah kian menggila. Pemicunya adalah over kapasitas jumlah jemaah umrah.
Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) Wawan Suhada mengatakan, over kapasitas jemaah umrah bisa dilihat dari tingkat hunian hotel. Dia mengatakan i kapasitas sewa hotel mencapai 250 persen.
''Artinya dalam hampir bersamaan, hampir tiga travel memesan satu kamar hotel yang sama,'' kata Wawan, Kamis (2/2).
Kondisi over kapasitas tersebut disebabkan jumlah jemaah umrah yang meningkat. Di sisi lain belum semua hotel kembali beroperasi. Masih banyak hotel yang tutup, sejak adanya pandemi Covid-19. Dia menegaskan situasi penyelenggaraan umrah saat ini sedang kondisi yang sangat sulit.
Wawan mengatakan akibat over kapasitas tersebut, harga sewa hotel bintang tiga mencapai 20-35 persen dibanding 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Kemudian untuk hotel bintang empat dan lima, kenaikannya semakin gila. ''Kenaikan hotel bintang tiga sampai 150 persen. Hotel bintang lima ada yang naik sampai 300 persen,'' ungkapnya.
Selain harganya yang tinggi, harga sewa hotel juga fluktuatif. Harga sewa untuk kamar dan hotel yang sama, bisa berbeda ketika pesan pagi, siang, lalu malam. Kenaikan yang fluktuatif itu, kata Wawan, sangat tidak menguntungkan bagi travel. Sebab travel harus sudah menetapkan harga paket umrah sejak beberapa bulan lalu.
''Contohnya di paket umrah sewa hotelnya 500 riyal. Tetapi saat ini ternyata naik jadi 800 riyal,'' tuturnya. Jalan satu-satunya yang diambil travel adalah menaikkan harga. Tapi pada kenyataannya banyak jemaah yang tidak mau menambah uang selisih itu. Alasannya mereka berpatokan dengan kontrak yang sudah diteken beberapa bulan lalu.
Selain itu, Wawan mengatakan harga tiket pesawat juga naik. Meskipun tidak seekstrem kenaikan sewa hotel. Dia menuturkan harga tiket pesawat naik kisaran 20-35 persen. Wawan tidak tahu kapan tren kenaikan sewa hotel dan pesawat itu akan berhenti. Dia hanya memperkirakan, bulan Syawal umumnya masuk kategori low seasons jemaah umrah. Dengan demikian sewa kamar hotel diperkirakan bakal turun.
Dia berharap Kementerian Agama (Kemenag) tidak tinggal diam dengan adanya kenaikan harga sewa hotel itu. Wawan mengatakan sudah waktunya Kemenag merevisi harga referensi atau harga minimal paket umrah. Saat ini Kemenag menetapkan harga referensi umrah sebesar Rp26 juta. ''Harga referensi ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini,'' jelasnya.
Di sisi lain, seleksi petugas haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau telah rampung. Sebanyak 33 petugas haji siap memberikan pelayanan terhadap jemaah calon haji (JCH) Riau di musim haji tahun ini.
Petugas haji tersebut telah melalui seleksi adminitrasi, CAT tahap pertama, seleksi CAT tahap kedua, dan sesi wawancara. Ke-3 petugas tersebut terdiri dari 12 petugas untuk Tim Pembimbing Haji Indonesia (TPHI), 12 petugas untuk Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan 9 untuk Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Dr H Mahyudin MA mengatakan, peserta yang tidak lulus seleksi bisa mengikutinya kembali untuk tahun depan dan yang lulus diharapkan mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan ekstra kepada JCH Riau nantinya.
''Seluruh petugas haji sudah kami minta komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada JCH Riau. Apalagi pada tahun ini jemaah haji yang akan berangkat dengan kuota normal dan tanpa pembatasan usia. Perlu penanganan ekstra dari petugas untuk melakukan pendampingan,'' ungkapnya.
Terkait biaya berangkat haji, Mahyudin mengatakan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2023 rata-rata per jemaah sebesar Rp69.193.733,60. Angka ini naik jika dibandingkan dengan Bipi h2022 yang berada pada kisaran Rp39 juta.
''Perlu diketahui ada dua komponen pembiayaan pada pelaksanaan ibadah,pertama namanya Bipih yakni sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),'' terangnya.
Mahyudin menjelaskan, kemudian ada komponen pembiayaan bersumber dari nilai manfaat yaitu, dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. Pengembangan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
''Nah pemberian nilai manfaat dana jemaah haji dari tahun ke tahun terus meningkat dan mengkhawatirkan keberlangsungannya. Misalnya, pada tahun 2010, nilai manfaat yang diberikan hanya Rp4,5 juta, sementara tahun 2014 sudah mencapai Rp19,24 juta. Jika terus dikeluarkan untuk jemaah yang akan berangkat tahun ini, beberapa tahun ke depan jemaah tidak mendapatkan nilai manfaat,'' tuturnya.
Dia berpesan kepada petugas haji untuk memberikan edukasi yang positif, proporsional, dan relevan kepada masyarakat dalam istithaah (kemampuan jemaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menunaikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga) melaksanakan ibadah haji sebagai Rukun Islam kelima tersebut.
Di satu sisi, salah seorang JCH asal Kepulauan Meranti, Darmizun mengaku ragu bisa batal menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Ia mengaku khawatir bisa memenuhi panggilan ke Tanah Suci karena muncul wacana kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang membengkak menjadi Rp69,1 juta.
''Saya mendaftarkan diri bersama istri pada tahun 2012 silam dan juga sudah melunaskan pembayaran. Seharusnya sudah berangkat pada musim haji tahun 2020, namun karena situasi pandemi Covid-19, kami jadi batal berangkat,'' bebernya kepada wartawan, Kamis (2/2).
Darmizun, mengaku tak sanggup jika harus membayar BPIH hingga Rp69,1 juta. Pasalnya, pengusaha kecil-kecilan itu baru saja terdampak oleh pandemi Covid-19. Ia pun berharap belas kasihan kementerian dan menimbang kembali rencana tersebut hingga membatalkan wacana kenaikan ongkos naik haji (ONH).
''Saya ini hanya pengusaha kecil dan istri juga hanya guru MDA yang tidak serta merta memiliki uang dalam sekejap untuk melunasi ONH yang diputuskan dengan tiba-tiba,'' ujarnya.
Darmizun, mengatakan dari 157 orang yang mendaftarkan haji untuk keberangkatan haji tahun 2023, baru 94 orang yang baru melunaskan pembayaran. Mewakili yang lain, banyak juga yang mengungkapkan rasa kekecewaan itu.
''Tentunya wacana ini sangat meresahkan bagi kami yang mengharapkan keberangkatan tahun ini. Padahal JCH yang berangkat musim 2022 lalu tidak ada kenaikan, sementara di tahun 2023 dinaikkan meski pihak Arab Saudi justru menurunkan biaya haji,'' ujarnya.
Namun, pria yang akrab dipanggil Mizun ini tidak akan menarik ONH yang telah dilunasi sejak tiga tahun lalu itu. ''Meskipun nanti kami tak bisa berangkat akibat adanya penambahan biaya, saya tak akan mengambil uang yang yang telah dilunasi karena antreannya begitu lama. Namun kami bingung juga, uang mana mau dicari lagi dalam waktu singkat. Yang tersisa hanya dana selama di sana, kami sudah mendambakan sejak lama keberangkatan ini,'' bebernya.(wan/ilo/wir/jpg)
Laporan JPG danTIM RIAU POS, Jakarta dan Pekanbaru
