JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa pihaknya optimistis stabilitas politik tahun ini tetap terjaga.
"Tetap stabil, kondusif, dan terkendali," ungkap dia.
Namun demikian, dia mengakui bahwa di ranah praktis, kondisinya bakal lebih dinamis. Sebabnya tidak lain karena pemilu serentak semakin dekat. Sampai pelaksanaan pemilu serentak pada 2024 mendatang, waktu yang tersisa tinggal dua tahun lagi. Karena itu, pemerintah memastikan bahwa persiapan pesta demokrasi tersebut akan terus dimatangkan oleh pemerintah bersama instansi terkait lainnya.
"Agenda pilkada serentak tahun 2024 itu menyebabkan pada tahun 2022 dan 2023, akan ada sebanyak 271 pelaksana tugas kepala daerah," beber Mahfud.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyadari, jumlah tersebut tidak sedikit. Bahkan masuk kategori banyak. Untuk itu, perlu langkah strategis dan tepat agar kebutuhan tersebut terpenuhi tanpa menimbulkan persoalan.
"Saat ini (pelaksana tugas kepala daerah) tengah disiapkan oleh pemerintah," imbuhnya.
Dia tidak merinci sudah sejauh mana penyiapan tersebut. Yang pasti, secara umum segala persiapan menyangkut pemilu 2024 masih berjalan baik. Mahfud menyebut, seluruhnya berada di jalur yang tepat dan seharusnya. Tidak ada yang melenceng.
"Masih sesuai dengan jadwal yang ditentukan," ujarnya.
Karena itu, dia cukup optimistis menyambut 2022. Walau akan sangat sibuk, dia yakin kondisi dan situasi di bidang politik, hukum, dan keamanan bakal tetap baik dan terus terkendali. Persiapan gelaran pemilu serentak juga diyakini akan terus berjalan lancar. Sehingga nantinya masyarakat pemilik hak suara bisa ikut serta menentukan pilihan mereka.
Mewakili Mahfud, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar sudah menyampaikan bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu terbesar dan paling rumit di dunia. Dalam pemilu tersebut, ada enam jenis pemilu yang dilakukan dalam waktu satu tahun. Yaitu pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten - Kota, dan Pemilu Presiden - Wakil Presiden. Pemilihannya juga dilakukan di satu hari yang sama. Tidak sampai di situ, ditahun yang sama juga dilangsungkan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati serta walikota.
Berdasar catatan Kemenko Polhukam, total jumlah pemilih yang akan terlibat mencapai 200 juta orang. Seluruhnya tersebar di lebih dari 800 ribu TPS yang melibatkan 7,3 juta lebih anggota KPPS dan petugas keamanan. Kemudian melibatkan 36.260 anggota PPK di 7.252 kecamatan.
"Kebesaran pemilu kita akan semakin jelas jika kita menghitung jumlah peserta dan calon, jumlah daerah pemilihan untuk setiap lembaga perwakilan, jumlah logistik yang harus disediakan dan distribusi yang harus dilakukan," bebernya.
"Jumlah yang besar tersebut membutuhkan pengaturan yang rumit di setiap tahapan yang telah ditentukan kerangka waktunya," ungkap dia.(syn/jpg)
