JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menepis isu penjegalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan.
Menurut Mahfud, tidak pernah ada upaya dari pemerintah untuk menjegal salah satu bakal calon presiden yang berniat bertarung dalam pemilu serentak tahun depan. Pejabat asal Madura itu menilai, keterangan Anies hanya sebatas isu politik.
Ketika ditanya oleh sejumlah awak media di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah tidak pernah punya niatan mengganggu semua pihak yang berniat bertarung dalam kontestasi politik pada 2024.
”Ndak ada menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies tidak dijegal oleh internalnya sendiri,” kata Mahfud lewat rekaman suara yang diterima Jawa Pos (JPG), Kamis (1/6).
Sebaliknya, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan berusaha melindungi siapapun untuk memperoleh haknya, termasuk hak untuk menjadi peserta pemilu. Karena itu, dia tegas menyatakan bahwa dugaan adanya upaya penjegalan Anies maju sebagai calon presiden adalah isu politik.
”Itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik. Yang mengatakan itu menjegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit,” ujarnya.
Namun demikian Koalisi Perubahan berpendapat lain. Mereka mencium gelagat penjegalan terhadap majunya Anies. Isu itu bahkan menjadi salah satu tema dalam pertemuan anggota Koalisi Perubahan di Kepulauan Seribu Rabu (31/5). Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya mengamini hal itu. “Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat Bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar,” ujarnya.
Namun, pria asal Aceh itu tidak membeberkan detailnya. Dia hanya menyebut indikasi penjegalan dilakukan dengan berbagai cara. “Dengan cara dan sumberdaya apapun termasuk mengganggu tiga partai politik pendukungnya,” tuturnya.
Meski demikian, Teuku menegaskan upaya penjegalan yang dilakukan pihak tertentu tidak menghalangi komitmen ketiga partai untuk terus berjalan. Sebab, dia menilai ada kebutuhan untuk memperjuangkan aspirasi perubahan.
Ini agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi dan berkeadilan di mata hukum. “Maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar,” terangnya.
Sementara itu, terkait kasak-kusuk calon wakil presiden bergulir. PPP dan Hanura yang berkoalisi dengan PDI-Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres juga sibuk membahas siapa yang akan jadi capres.
Waketum PPP Arsul Sani kemarin menyatakan bahwa partainya masih berunding. Namun dia memiliki kriteria siapa yang cocok jadi cawapres. Yakni memiliki komunikasi intens dengan rakyat. ”Sekarang jamannya anak muda, jamannya milenial,” katanya saat ditemui di sela-sela upacara Hari Pancasila di Monas.
PDIP, PPP, dan Hanura menurutnya terus berkomunikasi. Tujuannya agar pencapresan Ganjar sukses. Di tangan Ketum PDIP Megawati, sudah ada beberapa nama. Asrul menyatakan ada 10 nama yang sudah dikantongi.
Ketika ditanya apakah ada peluang bagi Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Arsul tidak blak-blakan. Memang Nazaruddin mendapatkan atensi. “Tapi pada akhirnya beliau atau yang lain itu sedang dalam proses,” katanya. Dia minta agar tidak terburu-buru.
Arsul menegaskan bahwa secara konstitusional yang memiliki wewenang untuk mencalonkan presiden dan wakilnya adalah partai politik atau gabungan partai politik. Namun aspirasi masyarakat cukup didengar. Menurutnya proses dialog tersebut masih terus berlangsung.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan menggaet pemilih milenial merupakan hal yang penting. Untuk itu figure capres dan cawapres harus bisa menggaet hati pemilih muda. “Kalau lihat gayanya Ganjar itu aja udah, itu ya asik gitu,” ujarnya.
Dia juga menyinggung statement Presiden Joko Widodo terkait cawe-cawe pada pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sudah tepat. “Batas cawe-cawenya (untuk) mengingatkan agar semua yang sudah dijalankan sudah on the track itu yang harus diteruskan,” bebernya.(far/lyn/syn/das)
Laporan JPG, Jakarta
