”Yang lain dukung Prabowo atau Jokowi. Sudah keluar dari jalur perjuangan,” jelas dia.

Memang ada beberapa organisasi buruh yang diterima di kantor KSP. Di antaranya Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua KRPI Rieke Diah Pitaloka yang juga anggota dewan itu membacakan lima tuntutannya. Mulai dari  pembentukan dewan riset nasional, upah layak, pengetatan TKA, hingga pengangkatan tenaga honorer dari PNS.

Menteri Hanif menuturkan pihaknya terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap TKA. Caranya dengan mengoptimalkan mekanisme pengawasan termasuk dengan komite pengawas tenaga kerja. Komite itu terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.

”Kemudian kami juga koordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk kemungkinan adanya satgas yang terus menangani TKA ini sehingga TKA ilegal ini kita bisa tekan,” kata dia.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang turut berorasi di atas mobil komando mengungkapkan rencananya untuk menggugat Peraturan Presiden 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dia akan menggugat Perpres itu ke Mahkamah Agung.

”Kami mohon supaya MA membatalkan Peraturan Presiden nomor 20/2018 yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang Undang, UUD 1945 dan bertentangan dengan aspirasi sebagian besar Rakyat Indonesia,” kata dia.  

Terpisah, momen May Day juga menjadi ajang deklarasi menuju pilpres. Capres Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mendapatkan suntikan dukungan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ini merupakan dukungan kedua kalinya, setelah KSPI juga mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2014.