Seperti dicontohkan Andi sapaan akrabnya kalau saja pembangkit Tenayan bisa beroperasi tentu akan sangat membantu. Sementara jika belum selesai seperti sekarang, harap Plt Gubri tentu PLN bisa meminta dari daerah lain melalui interkoneksi.

Pemprov Riau, katanya, sangat mendorong supaya PLTU Tenayan bisa segera bisa dioperasikan. Sehingga tambahan untuk Riau, dari segi rasio elektrifikasi bisa naik. “Tentu pelayanan akan sejalan dan bisa ditingkatkan. Pelayanan di kantor-kantor PLN, sebagai BUMN tentu harus meningkatkan lagi, kemudian customer service dan pengaduan-pengaduan juga harus diperbaiki,” harapnya.

Sementara terkait dengan kebijakan ini, Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kota Pekanbaru, Yosrizal ST MSi mengaku mendukung. Menurutnya keputusan tersebut sudah tepat diambil oleh pemerintah dan PLN. Mengingat listrik merupakan kebutuhan pokok dan vital masyarakat dewasa ini. Terlebih, kebijakan tersebut juga menyentuh industri bisnih yang memproduksi berbagai produk.

“Dengan turunnya tarif listrik non subsidi, berarti rumah tangga khususnya pelaku bisnis atau industri bisa mengurangi pengeluarannya. Dengan pengurangan biaya operasi, tentunya pelaku usaha juga bisa menurunkan harga dari produk yang mereka hasilkan. Dengan begitu, daya beli bisa kembali meningkat,” ungkap Yosrizal yang juga Ketua DPD FSP LEM KSPSI Riau itu, kemarin.(egp/cr3)