“Untuk yang disubsidi saya setuju untuk diturunkan. Tapi harus diiringi dengan perbaikan pelayanan, PLN harus terus meningkatkan pelayanan. Kebijakan penurunan tarif ini juga harus dibarengi dengan sosialisasi agar hal ini diketahui masyarakat luas dan tidak disalahgunalan,” kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pelayanan pihak PLN kepada masyarakat masih banyak mengecewakan, dengan melakukan pemadaman listrik hingga beberapa kali pada momen-momen tertentu hal itu membuat masyarakat yang memiliki industri kecil yang bergantung kepada listrik mengalami kerugian. Selain itu, pelayanan PLN ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Karena dirinya menilai bahwa saat ini pelayanan PLN sangat carut marut.
“Selain turunnya tarif, dikabarkan juga ada tarif listrik yang akan dinaikkan untuk golongan tertentu. Kalau untuk kenaikan tarif, saya rasa belum perlu dinaikkan karena pelayanan sekarang ini belum maksimal. Kinerjanya saat ini carut marut, perbaiki dulu baru naik,” tuturnya.
Pengalihan Pelanggan 900 VA ke 1.300 VA Molor
Langkah PT PLN untuk bersih-bersih pelanggan bersubsidi yang dianggap tidak tepat sasaran ternyata tidak mudah. Verifikasi pelanggan membutuhkan waktu sampai tiga bulan mendatang. Jadi, mustahil menjalankan program pengalihan pelanggan 900 VA ke 1.300 VA pada 1 Januari 2016.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menjelaskan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hingga kini belum menyerahkan data pelanggan miskin dan rentan miskin pada daya tersebut. Padahal, data yang dipakai untuk menyisir pelanggan tidak layak mendapat subsidi dari TNP2K.
’’Presiden minta pendataan yang benar. Jadi, sepertinya kami tidak mampu dalam waktu sebulan memverifikasi data dari TNP2K,’’ tegasnya di kantor PLN kemarin. Benny menjelaskan, prosesnya memang berlapis. TNP2K menyerahkan data siapa saja yang dinyatakan miskin dan rentan miskin.
