PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) ditujukan untuk 20,6 juta penerima manfaat resmi disalurkan, Rabu (31/8). Penyerahan BLT BBM perdana ini dilakukan di Kantor Pos Sentani, Papua oleh Presiden Joko Widodo yang berjunjung ke Jayapura, Papua, kemarin.
"Hari ini (kemarin, red) kita telah memulai pembagian BLT BBM," tutur Jokowi. Dia merincikan, bantuan ini akan diterima selama empat bulan. Setiap bulan diberikan Rp150.000. Namun, penerima akan mendapatkan setiap dua bulan senilai Rp300.000.
Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut, tujuannya guna meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. "Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik," katanya.
Bantuan BBM ini juga diberikan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta yang mendapat bantuan ini. "Juga diberikan subsidi BBM bagi para pekerja," ungkapnya. Nilai bantuannya sama, yakni Rp150.000 dan diberikan untuk empat bulan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT Rp600 ribu ini merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Pengalihan ini dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sejatinya bukan sasaran dari penerima subsidi. "Karena semua disubsidi rata, sehingga subsidi yang besar ini dialihkan ke warga miskin," ujarnya.
Dia pun turut menyampaikan, bahwa kenaikan harga BBM ini sejatinya dirasakan oleh seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. "Nah kalau di luar negeri sana naik, maka kita juga karena kita harus beli minyak itu," paparnya.
Pencairan BLT ini ternyata belum diikuti dengan bantuan subsidi upah (BSU) yang juga akan jadi bantalan dari kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU ini. Di antaranya, peraturan menaker untuk paying hukum pencairan BSU, konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerima bansos lain.
"Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, red), dan penerima program kartu pra kerja," ujar Menaker ditemui usai acara peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), di Jakarta, Selasa (31/8).
Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank himbara, Kemenaker juga berencana menggandeng PT Pos Indonesia. Memiliki pengalaman yang memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat menjadi alasan pelibatan PT Pos dalam penyaluran kali ini. "Ditambah PT POS yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran, karena seperti instruksi Pak Presiden untuk cepat dan tepat," ungkapnya. Disinggung soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi nantinya ialah terkait batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran Rp3,5 juta per bulan.
Sebelumnya, data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, dengan kriteria pekerja upah di bawah Rp3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberi jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, bahwa data 16 juta tersebut sebelum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. "Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH," ungkapnya.
Terpisah, Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun tak banyak merespon terkait data ini. Dia hanya menyampaikan, bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.
"Sebagai mitra penyedia data, BPJAMSOSTEK akan mempersiapkan data secara komprehensif sesuai dengan kriteria teknis yang masih dalam tahap penyusunan regulasi pendukung oleh pemerintah," paparnya.
Ia pun turut menghimbau perusahaan/pemberi kerja untuk selalu memastikan semua pekerja telah terdaftar, melaporkan gaji/upah dengan benar dan tidak menunggak pembayaran iuran, serta melengkapi/memutakhirkan data pekerja. "Termasuk informasi nomor rekening peserta guna kelancaran dalam proses penyaluran BSU," ujarnya.
Sementara itu, jelang kenaikan harga BBM subsidi di seluruh Indonesia. Sejumlah pengendara motor dan mobil di Kota Pekanbaru berbondong-bondong mendatangi SPBU. Mereka rela antre untuk mengisi penuh tanki bahan bakar kendaraan mereka miliki.
Pantauan Riau Pos, Rabu (31/8) di Sejumlah SPBU seperti SPBU Jalan Soekarno Hatta dan Kaharuddin Nasution tampak anteean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat menjalar hingga ke badan jalan. Bahkan antrean masih berlangsung hingga malam hari.
Salah seorang pengendara motor bernama Kori mengaku sengaja datang ke SPBU untuk mengisi penuh BBM kendaraan roda dua miliknya, karena takut pada 1 September 2022 kenaikan harga BBM akan terjadi. "Sengaja datang biar kebagian BBM harga subsidi di hari terakhir ini," ujarnya.
Meskipun menolak kenaikan harga BBM, namun sebagai masyarakat biasa dirinya hanya bisa pasrah dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dan berharap nantinya uang rakyat sepertinya dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Mau protes pun kita ini siapa? Hanya rakyat biasa. Pemerintah tidak akan dengar. Jadi ya sudah nikmati saja. Semoga tidak disalahgunakan uang rakyat dengan kenaikan harga ini," ujar dia.
Hal serupa juga dirasakan oleh Haryono pengendara mobil yang ikut mengantre BBM jenis solar. Menurutnya kenaikan harga BBM ini sangat memberatkan masyarakat seperti dirinya yang hanya supir kendaraan travel. "Kalau bisa jangan naiklah. Sudahlah susah dapat solar, eh sekarang dinaikkan pula," ujarnya.
Antrean panjang sepeda motor maupun mobil juga terlihat hampir di seluruh pompa minyak di SPBU Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bukit Raya. Salah seorang pengendara motor bernama Mahmud S mengaku, antrean sudah terjadi sejak dirinya tiba di SPBU yang dikerap disebut SPBU Sudirman Atas tersebut, sekitar pukul 20.30 WIB.
"Saya terlambat jemput istri ni, gara-gara antre. Kalau tidak kosong, tinggal tadi ni. Berarti jadi ni ya naik pertalite besok?," kata Mahmud balik bertanya kepada wartawan.
Namun, antrean jalur solar dan dexlite di SPBU yang tidak jauh dari Simpang Jalan Surabaya tersebut juga tidak kalah panjang. Mahmud mengaku, dirinya belum pernah melihat antrean solar sepanjang malam tadi di SPBU tersebut.
"Betul lah ini mau naik semua. Ssoalnya kalau solar, ini sudah panjang sekali kalau ukuran malam begini. Tak pernah saya lihat sepanjang ini antrean solar di sini. Kalau malam ya," ungkapnya.
Hal yang sama dilakukan Putra. Karyawan swasta di Pekanbaru ini ikut mengantre di SPBU Pasar Pagi Arengka untuk mengisi penuh BBM mobilnya. Karena, berdasarkan informasi yang ia dapat, per 1 September harga BBM akan naik. "Informasinya tanggal 1 September BBM akan naik, karena itu saya ikut antre untuk isi BBM sebelum naik," katanya.
Dilanjutkan Putra, saat akan mengisi BBM jenis pertalite untuk mobilnya, ia sempat ditanya petugas SPBU, apakah sudah mempunyai barcode subsidi tepat. Barcode tersebut didapat setelah mendaftar di subsiditepat.mypertamina.id.
"Saya ditanya petugas apakah sudah punya barcode subsidi tepat, untung sebelumnya saya sudah mendaftar. Tapi barcode tersebut baru berlaku mulai 1 September kata petugas SPBU," ujarnya.
Sementara itu, di sebagian besar warga Indragiri Hilir, khususnya Tembilahan dan sekitarnya mengaku kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi, Rabu (31/8). Kekosongan BBM bersubsidi tak hanya terjadi pada SPBU di dalam Kota Tembilahan, tapi juga di luar Tembilahan. Bahkan hingga sampai ke tingkat penjualan ketengan dipinggir-pinggir jalan.
Terkait rencana kenaikan BBM, Putri (28) salah sorang warga Tembilahan mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang. Sebab, hal ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. "Semua jenis kebutuhan sudah sangat mahal. Ditambah lagi dengan naiknya harga BBM," keluhnya.
Salah seorang petugas SPBU di Tempuling, yang tak ingin namanya disebutkan mengaku bahwa di tempat dia bekerja masih memiliki stok BBM bersubsidi, seperti pertalite. Akan tetapi, pihaknya menghentikan penjualan BBM bersubsidi pada pukul 17.15 WIB. Walau tidak memberikan alasan pasti. Namun mereka tetap menjual BBM nonsubsidi, seperti pertamax dan dexlite.
Kapolres Inhil AKBP Norhayat, saat dikonfirmasi media, mengaku tidak terdapat kelangkaan BBM. Namun dia tidak menapikan terdapat antrean pembelian BBM bersubsidi. "Sesuai data dan laporan yang kami terima, tidak ada kelangkaan BBM di Tembilahan," jawabnya.
Sementara itu, di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terpantau, pengisian BBM oleh kendaraan bermotor di SPBU Pasirpengaraian itu, tidak terlihat lonjakan. Bahkan kendaraan terlihat tidak antrean panjang ke jalan jalur dua Tuanku Tambusai Pasirpengaraian.
Begitu juga SPBU yang beroperasi di Rambah Hilir, pengisian BBM subsidi oleh kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat tidak terlihat ada antrean panjang.
Salah seorang pengendara kendaraan roda dua bernama Syaiful (34) kepada Riau Pos, Rabu (31/8) mengaku mengisi pertalite di SPBU Pasirpengaraian bukan karena akan diberlakukan kenaikan BBM oleh Pemerintah pada tengah malam nanti. "Kebetulan minyak Honda saya sudah mau habis, ya terpaksa mengisi BBM di SPBU ini. Tidak ada kaitannya akan diberlakukan kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah," ujarnya.
"Sebenarnya masyarakat menolak, tapi apa boleh buat, sebagai rakyat kecil, suka tidak suka, senang tidak senang kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, masyarakat hanya terima dan pasrah. Tentu kebijakan kenaikan BBM diberlakukan, akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok," tambahnya.
Dia meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali kebijakannya untuk menaikan harga BBM subsidi. Karena dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Rohul yang sulit saat ini, jelas akan berdampak besar dengan bertambahnya warga miskin di Negeri Seribu Suluk. "Jika harga BBM subsidi jenis pertalite naik maka akan berdampak besar terhadap kenaikan harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kondisi itu jelas akan memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ari, salah seorang pengendara roda empat mengaku dirinya sempat mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Pasirpengaraian menjelang diberlakukannya kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah.
Diakuinya, kebijakan pemerintah yang berencana menaikan harga jual BBM subsidi tidak berpihak kepada rakyat kecil. "Terus terang sebagai masyarakat kecil, saya sangat keberatan adanya wacana kenaikan harga BBM subsidi oleh pemerintah. Dampaknya kepada harga pangan yang juga ikut naik di pasaran. Kalau bisa kenaikan harga BBM subsidi ditunda," sebutnya.
Sementara itu, jajaran Polres Rohul memastikan pendistribusian atau penyaluran BBM di SPBU yang beroperasi di Rohul berjalan lancar. Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH mengaku telah memerintahkan Kasat Reskrim AKP D Raja Putra Napitupulu SIK untuk mengintensifkan memonitoring pengisian BBM di SPBU guna mencegah gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), memantau stok dan mencegah terjadinya penyalahguna BBM.
"Secara umum dari 11 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Rohul, saat ini berjalan lancar penyaluran. Stok BBM tersedia dan masih normal. Meski ada antrean di beberapa SPBU, namun situasi tetap lancar. Kami tidak menemukan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM lainnya," jelas Kapolres Rohul AKBP Pangucap Priyo Soegito SIK MH di dampingi Kasubsi Sihumas Aipda Mardiono Pasda SH kepada wartawan, Rabu (31/8).
Diakuinya, monitoring BBM di SPBU yang ada di Rohul akan terus intens dilakukan, sehingga pendistribusian, penyaluran atau peruntukan BBM tidak terjadi penyalahgunaan. Saat ini, pemerintah merumuskan penyediaan BBM sesuai dengan peruntukannya, termasuk masyarakat maupun terhadap kebutuhan industri, maka akan disiapkan sesuai kuota sektor industri. "Kita berupaya menjaga situasi kondusif dan sesuai jalur, maka ketersediaan BBM akan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Pemprov Libatkan Polda Riau
Sementara itu, untuk mengatasi adanya perlakuan oknum tidak bertanggung jawab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan menggandeng pihak Polda Riau untuk mengawasi penyaluran BBM di Riau, terutama BBM bersubsidi. "Kami dengan Polda Riau akan bekerja sama untuk mengawasi penyaluran BBM di Riau," kata Gubenur Riau Syamsuar.
Selain untuk mengawasi penyaluran BBM di Riau, pihaknya juga mengajak Polda Riau untuk mengawasi distribusi bahan pokok di Riau. Karena saat ini bahan pokok mulai mengalami kenaikan, sehingga juga rawan ada tindakan penimbunan oleh pihak tidak bertanggung jawab. "Soal bahan pokok juga akan diawasi, jika ada yang berani bermain-main pasti akan ditindak tegas," ujarnya.
Pengamat Politik Ekonomi Kapitra Ampera memandang, masyarakat tidak perlu panik jika harga BBM bersubsidi naik. Menurut dia, penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara.
Sebab, fakta di lapangan, 80 persen subsidi justru dinikmati orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan. Jika hal it uterus dipaksakan tanpa ada penyesuaian harga, maka akan timbul turbulensi ekonomi. "Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, maka Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka, karena semua sektor produksi pasti ditutup," jelasnya.
Kapitra menilai pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas kepada sektor lainnya. Dalam hal ini perlu menyiapkan bantalan sosial, antara lain mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara siginifikan.
Kemudian, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan non subsidi. Sehingga BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati orang-orang kaya dan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.(end/ayi/ind/epp/sol/lyn/mia/dee/bil/lum/das)
