Tegakkan Aturan
Menjadi kota tujuan investasi tentu membuat Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru harus bisa memberikan bukti kepada para investor yang akan berinvestas. Selain mempermudah dan mempercepat pengurusan izinnya, juga diminta agar dapat mempertegas aturan yang sudah dibuat. Artinya, ketika berharap sudah menjadi kota tujuan investasi jangan langsung plong begitu, harus juga di tegakkan peraturan daerah soal tata kelola dan lainnya sebelum memulai investasi di Pekanbaru, dengan tetap memberikan peluang pada investasi lokal.
“Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi ini bagus bagi Pekanbaru dan juga menjadi peluang untuk menaikkan pendapatan daerah. Pengurusan izin jangan terlalu lama pengurusanya, harus ada SOP pengurusan dan pembiayaan, dipampang secara transparan,” ujar anggora DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi.
Indikasi adanya permainan dalam pengurusan izin yang menyebabkan investor keberatan diminta untuk dievaluasi. “Jika selama ini diindikasi ada permainan, itu harus dievaluasi, jangan malah di besarkan,’’ sambung Riani Dewi.
Hal utama yang harus diperhatikan soal tata letak dari pembangunan investasi itu. Artinya rencana tata ruang dan tata wilayahnya harus lebih tertata, sesuai dengan RTRW yang sudah disahkan. Jangan pula nanti penempatannya malah menjadi masalah baru di kota Pekanbaru ini. Semua diharapkan lebih jelas, dimana daerah perkantoran, dan pusat perdagangannya mana, serta lokasi hiburan dimana.
Terhadap izin yang diberikan Dewi meminta agar ada pengawasan di lapangan. Artinya izin jangan hanya diberikan tanpa adanya pengawasan. Karena persoalan sekarang ini, izin yang diberikan oleh Pemko ada yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Dewi juga mengharapkan ada koordinasi yang saling bersinergi dan mantap dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam masalah investasi baru ini. artinya jangan saling lempar-lempar tanggungjawab ketika ada masalah dalam pembangunannya.
DPRD Pekanbaru sendiri telah melakukan pengawasan dan sesuai tupoksi mereka. ‘‘Artinya apa yang sudah diraih Pemko dengan pengakuan nasional sebagai kota tujuan investasi, serta penghargaan dari dari Riau Pos sebagai salah satu penerima Pro Otonomi Award itu harus benar-benar diartikan dan dijalankan dengan baik serta direalisasikan dengan baik pula,’’ harap Dewi.(kun/end/gus/gem)
