Usulan bantuan penanganan abrasi di Riau dilakukan karena pembangunan pemecah gelombang ini membutuhkan anggaran yang besar. Sehingga jika hanya mengandalkan APBD Riau akan sulit.
“Karena abrasi ini terjadi di pulau terluar, maka kami minta dukungan pemerintah pusat, agar pemerintah bisa segera memberi dukungan pembangunan pemecah gelombang agar persoalan abrasi bisa terselesaikan,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, bantuan dari pusat untuk penanganan abrasi sudah ada, namun hanya sepanjang 100 meter. Sedangkan abrasi di pulau terluar sudah 160 Km.’’ Untuk itu kami berharap dengan kondisi ini agar adanya pecepatan penanganan abrasi di pulau terluar ini,” sambungnya.
Untuk penanganan abrasi di pulau terluar Riau, kata Murod, membutuhkan anggran cukup besar. Dimana untuk penanganan abrasi sepanjang 1 Km memerlukan anggaran sekitar Rp28 miliar.
“Kalau sepanjang 160 Km berarti membutuhkan anggaran lebih kurang Rp3,2 triliun. Itu hitungan Rp28 miliar per 1 Km sudah lama. Mungkin sekarang bisa lebih lagi nilainya,” paparnya.
Percepatan Rehabilitasi Mangrove
Respon positif pun ditunjukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) melalui program Indonesia’s Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) telah menganggarkan dana sebesar Rp90 miliar untuk percepatan rehabilitasi mangrove di 72 desa yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau.
Adapun 7 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan realisasi mangrove ini, yakni Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai.
Kepala BRGM RI, Hartono mengatakan bahwa dana tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk penanaman mangrove saja, tapi juga kegiatan pendukung lainnya, seperti untuk sosialisasi mangrove dan desa mandiri peduli mangrove.
Dikatakan Hartono, BRGM melalui program M4CR telah menargetkan lahan mangrove yang akan direhabilitasi seluas 5.886 hektar yang ada di 7 kabupaten/kota di Riau.
“Kami minta dukungan Pak Gubernur dan pihak terkait, agar target yang akan kita kerjakan di 2023 nanti bisa terealisasi,” ujar Hartono beberapa waktu lalu.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020, pemerintah Indonesia menargetkan Rehabilitasi Mangrove Nasional seluas 600.000 hektar hingga tahun 2025.
Pemerintah Indonesia melaksanakan program ini secara inklusif dan partisipatif, termasuk melalui kerja sama dengan para pihak, salah satunya Bank Dunia melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR).
Terhadap kondisi ini juga, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mendukung kegiatan yang akan dilakukan BRGM khusunya untuk wilayah Provinsi Riau.
“Ke depannya harapan kita luas lahan mangrove bertambah dan memberikan manfaat untuk masyarakat,” papar Gubri.
Seperti diketahui, mangrove memiliki banyak manfaat, salah satu diantarnya untuk mengatasi masalah abrasi. Di Riau, beberapa daerah khusunya pulau terluar mengalami abrasi sangat tinggi, sehingga adanya mangrove bisa membantu masalah tersebut, selain pemecah ombak.(gus)
Laporan Abu Kasim-Soleh Saputra, Bengkalis dan Pekanbaru
