PANGKALANKERINCI (RIAUPOS.CO) - Kendati curah hujan cenderung menurun sejak dua hari terakhir, namun kondisi banjir yang merendam sejumlah badan jalan di Kabupaten Pelalawan masih belum menununjukkan tanda-tanda penyurutan. Akibatnya, akses Jalan Lintas Sumaterea di empat titik yakni Jalan Lintas Timur Km 83 Desa Kemang, Kecamatan PangkalankKuras, Jalan Sultan Syarif Kasim sekitar Kantor Bupati, Jalan Ponton Koridor RAPP dan jalan Pemda Lubuk Ogung Kecamatan Pangkalankerinci menjadi putus, dan hanya dapat dilalui menggunakan transportasi air serta kendaraan berbadan besar.
Kondisi ini tentunya sangat mengganggu aktifitas masyarakat. Pasalnya, banjir ini telah menambah beban biaya pengeluaran masyarakat untuk sewa pompong serta jasa pengangkutan menggunakan kendaraan jenis truk. Ironisnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan belum melakukan langkah konkret guna mengatasi hal ini.
Di mana sejauh ini, baik pemkab maupun perusahaan tidak menyediakan bantuan armada transportasi air serta kendaraan besar untuk menyeberangi jalan yang telah direndam air.
‘’Setiap harinya saya harus melintasi Jalan Lintas Timur KM 83 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras yang telah direndam banjir dengan ketinggian air mencapai 50 centimeter menggunakan sepeda motor, untuk berdagang ikan di Pasar Sorek. Hanya saja, kondisi banjir yang merendam badan jalan lintas Provinsi ini, tidak dapat saya lalui dengan menggunakan sepeda motor, namun harus menggunakan jasa angkutan truk untuk menyeberang. Memang jasa truk ini membantu saya, tapi biaya cukup besar. Di mana sekali menyeberang harus bayar jasanya sebesar Rp50 ribu, sehingga menambah beban biaya pengeluaran bagi saya. Untuk itu, saya dan masyarakat lainnya yang melintasi jalan ini, berharap agar Pemkab Pelalawan ataupun pihak perusahaan dapat menyediakan armada bagi kami untuk menyebrang yakni mobil truk. Sehingga banjir ini tidak menambah beban ekonomi bagi keluarga kami,” terang Syarifuddin salah seorang pengendara sepedamotor kepada Riau Pos, Selasa (18/12) siang kemarin.
Di tempat terpisah, Padli salah seorang pengemudi truk mengatakan bahwa jasa angkutan yang disediakannya bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk membantu masyarakat, khususnya para pengendara sepeda motor untuk menyeberang Jalintim KM 83, agar kendaraan warga tidak mogok. Namun demikian, tentunya kendaraan yang digunakannya juga perlu biaya seperti bahan bakar. Artinya, uang sebesar Rp50 ribu yang dikutip dari para pengendara sepeda motor ini bukan pungutan liar (pungli, red), melainkan uang pengganti jasa yang telah diberikan untuk menyeberang jalan yang direndam banjir dengan kertinggian 50 centimeter.
‘’Jadi, dalam hal ini saya tidak pernah memaksa para pengguna jalan khususnya para pengendara sepeda motor menggunakan jasa angkutan truk saya untuk menyeberang. Bagi yang mau dibantu dan membayar jasa sebesar Rp50 ribu per kendaraan, maka akan saya bantu menyeberangi kendaraannya menggunakan truk yang saya punya. Namun jika tidak bersedia, ya tidak masalah. Tapi resikonya kendaraannya dipastikan akan mogok akibat terendam air dan terpaksa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk perbaikan,” ujarnya seraya menyebutkan dampak banjir ini telah menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.
Dampak banjir ini juga dirasakan masyarakat lainnya. Sehingga atas kondisi banjir tersebut, maka belasan massa yang tergabung dalam forum Lingkar Aktivis Riau (LAR) mendatangi Kantor Bupati Pelalawan untuk menggelar orasi menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Selasa (18/12) siang. Kedatangan massa yang dikawal ketat petugas kepolisian (Polres) Pelalawan dan Satpol PP Pelalawan ini, disambut oleh Wakil Bupati Pelalawan Drs H Zardewan MM.
Dalam orasinya, kordinator lapangan LAR Endri mengatakan, bahwa pihaknya meminta agar Pemkab Pelalawan dapat segera menyediakan angkutan penyeberangan bagi warga disaat kondisi banjir.
‘’Ya, kami minta pemkab untuk menyediakan armada penyeberangan warga,’’ ucapnya.(izl)
(Laporan M AMIN AMRAN, Pangkalankarinci)
