JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Dalam dua pekan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegur belasan perusahaan di Riau. Hal ini dilakukan setelah KLHK memantau secara langsung hot spot melalui Center of Intelejen atau pusat monitoring yang berada di Opsroom Dirjen Gakkum KLHK di Gedung Manggala Bhakti, Jakarta.
Kepada Riau Pos, Rabu (12/3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan upaya penanganan karhutla di Riau terus dilakukan, baik pemadaman, pencegahan maupun penegakan hukum.
Center of Intelejen memperlihatkan secara langsung titik-titik hot spot yang terjadi setiap hari di Riau, di mana pun titik itu berada. Apakah berada di lahan konsesi atau di luarnya. Kebakaran lahan yang terjadi di titik yang sama secara berulang-ulang, setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun juga terlihat.
‘’Setiap hari kami memantau karhutla di seluruh Indonesia, termasuk di Riau. Pemadaman, pemantauan, hingga penegakan hukum terus dilakukan. Banyak persoalan, banyak hal yang harus dihadapi. Kami berusaha membuat peraturan yang betul-betul berpihak pada perbaikan gambut di Riau, meski banyak tidak suka. Diperbaiki satu, persoalan yang lain muncul. Sama seperti mengurus bayi. Harus sangat hati-hati,’’ ujar Siti Nurbaya di ruang kerjanya lantai empat, sebelum Riau Pos melihat ruang Center of Intelejen.
Siti Nurbaya didampingi Sekjen Bambang Hendroyoni, Dirjen Karhutla Raffles Panjaitan, Dir PPH Gakkum Sustyo Iriyono, dan beberapa lainnya. Center of Intelejen akan menunjukkan tingkat hot spot paling rendah hingga paling tinggi. Jika di atas level 80 persen ke atas, surat pemberitahuan atau peringatan langsung dilayangkan hari itu juga melalui Dirgakkum. Hot spot yang terjadi di Riau berada di banyak tempat. Di antaranya, 9 titik berada di kebun sawit, 1 titik di kawasan HTI dan 2 titik di kawasan Migas.
Perusahaan yang telah dikirimi surat tersebut, antara lain, PT Sumber Sawit Sejahtera di Kabupaten Pelalwan, PT Sumber Riang Lestari di Kepulauan Meranti, PT Perkasa Baru di Kepulauan Meranti, PT Trisetya Usaha di Pelalawan, PT Bumi Reksa Nusasejati di Pelalawan, PT Panca Surya Agrindo Sejahtera di Pelalawan, PT Satria Perkasa Agung di Dumai, PT Surya Dumai Agraindo di Rohil, PT Guntung Hasrat M di Inhil, PT Rimba Rokan Lestari di Bengkalis dan PT Tunggal Mitra Plantation di Rohil.
Dari belasan perusahaan ini, ada perusahaan yang wilayah konsesinya paling sering terbakar. Terus menerus. Untuk kasus seperti ini, pihak kementerian tidak lagi mengirimi surat, tapi turun dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. ‘’Kalau sering terjadi kebakarannya, kami cek langsung. Ini salah satunya dan sudah ditangani polisi. Kami juga sedang mengecek kebenaran ini,’’ jelas Damayanti, Kabag Program dan Evaluasi Dir Gakkum KLHK di ruang Center of Intelejen.
Karhutla yang masih saja terjadi di Riau hingga saat ini, mendapat perhatian serius dari organisasi lingkungan. Walhi Riau salah satunya. Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, mengakui apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani karhutla di Riau sudah cukup baik. Meski begitu, masih banyak hal yang harus menjadi perhatian. Di antaranya, pemulihan gambut rusak dan perlindungan gambut yang bagus masih lamban, penegakan hukum cenderung menurun selama 2 tahun terakhir, audit dan review (pengawasan) seluruh konsesi di lahan gambut harus lebih ditingkatkan agar terlihat bagaimana pemilik konsesi dan pemilik lahan tanah mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjaga lahannya dari kebakaran sekaligus upaya tata keloka mereka dalam menjaga gambut.
Ketiga persoalan di atas yang dinilai sebagai sektor hulu masalah, masih lambat dikerjakan sehingga potensi kebakaran masih terus mengancam.
‘’Untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran, sistem koordinasi dan tindakan yang dilakukan pemerintah memang luar biasa. Semua yang sudah dilakukan itu hendaknya dipertahankan. Tapi, Walhi memiliki catatan-catatan penting yang harus lebih diperhatikan. Ini masukan untuk gambut Riau dan Indonesia lebih baik,’’ kata Riko.(kun)
