RIAUPOS.CO - ANCAMAN abrasi sudah mengancam pulau-pulau terluar Provinsi Riau. Langkah antisipasi sudah mulai dilakukan, namun belum maksimal. Seperti rehabilitasi mangrove dibibir pantai, dan hal yang paling diharapkan itu ialah membangun pemecah pantai. Harus didukung oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat.
Seperti dampak abrasi pantai membuat belasan hektare lahan perkebunan kelapa milik masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis tumbang menjadi lautan. Disebutkan, abrasi ini dikarenakan prilaku masyarakat yang melakukan perambahan ilegal.
Solihin tokoh lingkungan yang juga aktivis lingkungan menyebutkan berdasarkan penelusuran di lapangan, garis pantai Desa Muntai Barat yang menghadap ke selat Malaka sepanjang 7 kilometer (Km), sementara areal Desa Muntai Barat yang merupakan desa pemekaran, dari Desa Muntai, garis pantainya sepanjang kurang lebih 6 Km.
Total garis pantai dari dua desa tersebut, yang menghadap ke selat Malaka berbatas langsung dengan Negara Malaysia yaitu Sepanajang 13 Km, dan yang terdampak akibat abrasi pantai sehingga tanah jadi longsor sekitar 95 persen dari jumlah garis pantai.
Ia yang juga Ketua Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan ( IPMPL) Bengkalis, mengatakan, bersama sejumlah masyarakat meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, agar dapat memerintahkan kepada kementerian terkait, terutama Kemen-PUPR untuk sesegera membentengi pantai wilayah kedalutan RI.
“Ya, Pulau Bengkalis serta pulau Rupat adalah daerah rawan abrasi. Makanya kami minta dibangun dengan batu pemecah ombak. Ini jika tidak menginginkan Pulau Bengkalis menjadi lautan ke depannya,” ujar Solihin
Tokoh pemuda Desa Muntai yang berhasil mendatangkan Presiden RI tahun 2021 lalu ini mengaku, di kawasan Pantai Raja Kecik dari BWS III Wilayah Sumatra, bahwa untuk Desa Muntai tahun 2023 akan dibangun batu pemecah ombak sepanjang 400 meter dan untuk Desa Muntai barat 400 meter. Rencana ini dilakukan pemasangan batu pemecah ombak.
“Namun program tersebut dilihat sepertinya tidak serius untuk menyelamatkan wilayah kedaulantan kita. Karena programnya hanya sepanjang 800 meter untuk menyelamatkan 13 Km yang terdapak cukup parah terkena abrasi, dari dua desa tersebut cukup kita kesalkan,” ujarnya.
Bahkan tegas Solihin, jika diukur secara keseluruhan pulau Bengkalis yang parah terkena abrasi berhadapan langsung dengan selat Malaka batas dengan Malaysia lebih kurang 65 Km. Tentu bisa dibayangkan kalau setiap tahun hanya di bangun 800 meter atau di atas 1 Km lebih, pihaknya menduga separuh Pulau Bengkalis telah menjadi lautan, barulah benteng pemecah ombak selesai terbangun.
“Ya, kalau itukan sia- sia saja. Oleh karena itu kita mohon kepada Bapak Presiden RI untuk dapat membuat kebijakan, sehingga program batu pemecah ombak dapat terbangun sekaligus. Apa lagi Desa Muntai dan Muntai Barat telah pernah dikunjungi oleh Bapak Presiden RI, tanggal 28 September 2021,” ujarnya.
Ini kata Solihin, terkait permasalahan abrasi pantai yang cukup parah tersebut, sehingga Presiden RI melakukan penanaman mangrove secara serimonial.
“Oleh karena itu masyarakat memohon betul kepada Presiden RI Jokowi, untuk segera mengalokasikan anggaran APBN untuk bisa menyelamatkan Pulau Bengkalis, yang merupakan salah satu titik reperensi terdepan wilayah kedaulatan NKRI dengan negara tetangga Malaysia,” harapnya.
Usulkan Bantuan Pemecah Ombak ke Kemenko Marves
Pasca Kementerian Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI, bersama tim Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau meninjau kondisi abrasi di tiga pulau terluar Provinsi Riau, seperti Pulau Bengkalis, Pulau Ransang dan Pulau Rupat.
Kepala DLHK Riau, Mamun Murod menjelaskan, bahwa abrasi ditiga pulau terluar tersebut saat ini sudah mencapai 160 Km. Karena itu, pihaknya mengusulkan bantuan penanganan abrasi dari pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, kunjungan tim Kemenko Marves ke Riau dalam rangka menindaklanjuti usulan Pemprov Riau untuk penanganan persoalan abrasi di tiga pulau itu. Dimana usulan penanganan abrasi dilakukan dengan pembangunan pemecah ombak atau pemecah gelombang.
“Kami mengusulkan pembangunan pemecah gelombang untuk mencegah abrasi di Pulau Ransang, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat sepanjang 160 Km, karena kondisi abrasi di pulau terluar itu cukup kritis,” ujarnya.
