“Sekarang sepertinya tidak ada yang bertanggungjawab dengan situasi ini. Pegawai jadi resah. Pegawai jadi enggan menjabat. Ini harus ada pertanggungjawaban dari pimpinan,” kata Beni Aprianto, salahseorang ASN di Pemkab Kuansing, akhir pekan lalu.
Ia prihatin dengan musibah yang menimpa Kepala BPKAD Kuansing Hendra AP, yang dinilainya dipaksakan. Padahal daerah kini tengah mempersiapkan kegiatan diawal tahun, seperti mempersiapkan dokumen pencairan.
“Sekarang semuanya terkendala. Entah sampai kapan kondisi seperti ini. Maka, kami sebagai pegawai ingin back up dalam bekerja. Tidak dipreteli seperti ini. Semuanya jadi takut. Karena salah dan tak salah kita pun tak ada jaminan dalam bekerja. Kalau semuanya sudah berdasar suka dan tak suka, ya seperti inilah jadinya,” keluh pria domisili Telukkuantan itu.
Dokumen DPA Selesai
Sekretaris Daerah Kuansing, Dr H Dianto Mampanini SE MT menjawab perihal belum cairnya dana UP (Uang Persediaan) di setiap OPD hingga akhir Maret ini. Ia mengakuinya dan menegaskan, bahwa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah selesai. Selanjutnya, Pemkab Kuansing akan konsultasi dengan BPK dan Pemprov Riau.
“Dokumen DPA sudah selesai. Besok kami dengan Asisten 3 dan Kabid BPKAD konsultasi ke BPK dan Provinsi untuk proses selanjutnya,” katanya, Ahad (28/3).
Jika tidak ada kendala, awal April atau jelang Ramadan, Sekda Kuansing menargetkan dana UP sudah bisa dicairkan. Diharap pemerintahan bisa berjalan maksimal ke depan.
“Insya Allah. Target kita begitu. Belum masuk bulan puasa, semuanya sudah cair,” ujarnya lagi.(jps)
