TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO - Gejolak terjadi di kalangan para guru di Kuantan Singingi (Kuansing). Kali ini, datang dari mereka yang telah lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka mengadukan nasibnya ke DPRD Kuansing, Senin (27/6/2022).
Dalam pernyataannya, seratusan guru PPPK itu menyampaikan secara langsung aspirasinya kepada DPRD Kuansing. Aspirasi itu ditampung langsung anggota DPRD Kuansing Romi Alfisah Putra SE MSi. Mereka berdialog dari hati ke hati di ruang hearing DPRD Kuansing.
Dalam keterangan tertulisnya, ada sejumlah poin tuntutan para guru PPPK yang disampaikan kepada lembaga wakil rakyat tersebut.
Pertama, mereka memohon kepada DPRD Kuansing agar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing segera mengeluarkan SK PPPK Guru tahun 2021 yang sampai sekarang tak kunjung diterima.
Kedua, para guru tersebut memohon kepada DPRD Kuansing agar mendesak Pemkab Kuansing untuk memenuhi janjinya yang akan mengeluarkan SK CPNS, PPPK guru dan PPPK fungsional tenaga kesehatan.
"Yang disampaikan kepada kami pada tanggal 13 Juni 2022 lalu," kata Juru Bicara Junaidi SPd dalam keterangan tertulisnya.
Ketiga, kata Junaidi, pihaknya memohon kepada DPRD Kuansing agar meminta Pemkab Kuansing memberikan gaji sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Inilah aspirasi yang kami sampaikan. Kami berharap agar DPRD Kuansing mendesak pihak pemerintah untuk mempercepat dikeluarkannya SK kami," tegas Juru Bicara Forum P3K Guru Kuansing itu.
Sebelumnya, adanya pembekalan terhadap calon pegawai negeri sipil (CPNS) daerah dan PPPK tenaga kesehatan tahun formasi 2021 di lingkungan Pemkab Kuansing. Namun kepastian legalitas terhadap para calon PPPK tenaga guru tak kunjung ada. Sehingga para tenaga guru ini protes dan memilih mengadukan nasib ke DPRD Kuansing.
Menanggapi itu, anggota DPRD Kuansing dari Fraksi Golkar Romi Alfisah Putra mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami para PPPK guru. Ia mendesak agar Pemkab Kuansing berlaku adil terhadap mereka. Seperti dengan PPPK yang lainnya.
"Kalau PPPK tenaga kesehatan sudah menerima SK. Harusnya mereka yang PPPK guru juga menerimanya. Tapi kenyataannya kan tidak. Tenaga guru diabaikan. Harusnya pemerintah itu berlaku adil kepada pegawainya," kata Romi.
Sementara itu, Sekretaris BKPP Hendri Juprison kepada wartawan mengakui, bahwa pihaknya menyalurkan SK kepada PPPK tenaga kesehatan dan CPNS daerahD. Selanjutnya, mereka akan diberikan pembekalan.
"Benar. Bukan hanya pembekalan, akan tetapi juga akan dilaksanakan pembagian SK kepada CPNS dan PPPK tenaga kesehatan pada Senin," kata Hendri Juprison kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Laporan: Mardias Chan dan Juprison (Telukkuantan)
Editor: Edwar Yaman
