TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Bupati Kuansing H Suhardiman Amby menyampaikan kepada seluruh perusahaan yang ada di Kuansing dalam melaksanakan aktivitas usahanya untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.
Hal ini menanggapi adanya keluhan warga terhadap aktivitas penambangan batu bara yang dlakukan PT. Manunggal Inti Artamas (MIA) yang masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat Kuantan Singingi. Terutama masyarakat Kuansing yang tinggal di Desa Petai dan sekitarnya.
"Meski kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedurnya, ia meminta pihak PT MIA tetap memperhatikan kelestarian lingkungan," Kata Bupati.
Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Eva Revita melalui Kabid Pertambangan Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Ismond menjelaskan, penggunaan bahan peledak atau bom, sangat ketat izinnya dan langsung pengawasan Mabes Polri. "Jadi itu kemungkinan sudah ada izin dari pusat terutama Mabes Polri untuk penggunaan bahan peledaknya, " kata Ismond.
Begitu pula penggunaannya, radius kedalaman, kekuatan ledakan dan jarak dari pemukiman, semua itu tentu sudah dikaji oleh pemerintah pusat.
Ismond menjelaskan, untuk penambangan batu bara merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah provinsi. "Untuk izin batu bara, izinnya semua dari pusat. Tak ada kewenangan kita provinsi termasuk pengawasan di lapangan, " ujar Ismond.
Supervisor PT Manunggal Inti Artamas (MIA) , Mugi yang dikonfirmasi Riaupos.co terkait poin-poin pernyataan Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Kuansing itu, enggan berkomentar.
"Maaf pak, saya gak ada wewenang urusan ini pak.Kita cuma bawahan pak. Ke pimpinan kita aja pak, " ujar Mugi.
Kepala Teknik Tambang PT MIA, Aries yang dihubungi Riaupos.co melalui Handponnya di nomor 0813 7171xxxx Ahad (13/8/2023) sore tidak aktif. Namun sekitar pukul 20.30 WIB aktif. Tetapi berulang-ulangkali dihubungi tidak di angkat. Begitu juga pesan WA yang dilayangkan hingga dan pesan WA yang sudah dibaca dengan contreng dua biru, juga tidak di balas.
Riaupos.co kembali mencoba menghubungi Aries, Senin (14/8/2023) pagi, nomor yang sama aktif, tetapi juga tidak diangkat. Begitu juga pesan WA yang kembali dikirimkan meski dibaca juga tidak di balas. Padahal, sejak kemaren Riaupos.co sudah memperkenalkan identitas.
Tarmizi salah seorang warga yang juga seorang RT di Desa Petai itu merasa heran dan khawatir. Dia berharap, apa yang dilakukan pihak perusahaan harus sesuai peraturan yang ada.
"Kalau menggunakan bahan peledak, kami tak tau, " ujar Tarmizi masyarakat Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir yang dihubungi Riaupos.co, Senin (14/8/2023).
"Kami berharap apa yang dilakukan sesuai peraturan dan aturan yang ada. Jangan peraturan menyebutkan syarat ini itu, aturan kerja di lapangan lain, " katanya.
Tarmizi pun menyebutkan, tidak ada sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan sebelum penambangan. Mereka berharap, tidak tetjadi dampak yang tidak diinginkan kemudian hari.
"Sepengetahuan saya pun tidak ada sosialisasi yang dilakukan perusahaan di desa," ungkap Musliadi warga Desa Petai lainnya.
Musliadi bahkan tidak tahu kapan beroperasinya PT. MIA. Tapi memang di kampungnya itu, banyak lewat truk-truk besar milik perusahaan.
Sebagai masyarakat biasa, Musliadi berharap perusahaan memperhatikan masyarakat tempatan, tidak merusak lingkungan sekitar. "Minsal, kalau debu di siang hari, jalan yang dilewati di siram, " ujarnya.
Kondisi ini juga menjadi perhatian dari kalangan Aliansi Mahasiswa Peduli Humum (Ampuh) Kabupaten Kuansing. "Kami prihatin dengan kondisi ini. Kami tidak mau rakyat mati konyol karena ledakan dinamit PT MIA. JIka terbukti, usir dan cabut izin usahanya, " kata Koordinator Ampuh Kuansing, Noverman bersama sejumlah rekannya usai membuat laporan ke Polres Kuansing, Ahad (13/8/2023) kemarin di Teluk Kuantan.
Noverman menjelaskan, kalau Ampuh Kuansing berencana melakukan aksi demo damai yang akan di helat pada 16 Agustus 2023 mendatang di bundaran tugu cerano Kuansing sekitar 100 orang.
Laporan: Desriandri Chandra (Telukkuantan)
Editor: E Sulaiman
