JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Vaksin meningitis saat ini cukup langka. Ini menyusul tingginya minat masyarakat Indonesia pergi umrah ke Tanah Suci. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief menegaskan pihak Arab Saudi sudah tidak lagi mengecek status vaksinasi meningitis jemaah umrah.
Hanya saja, Hilman menegaskan, aturan vaksinasi meningitis masih berlaku dan dianggap penting oleh pemerintah Indonesia. "Masih banyak yang meninggal karena penyakit (meningitis) itu," tuturnya, Senin (26/8).
Selain itu Hilman mengatakan ketentuan soal vaksinasi meningitis bagi jemaah umrah diatur di dalam undang-undang. Dia mengatakan Kemenag atau pemerintah Indonesia tidak bisa menghapus undang-undang atau regulasi soal vaksin meningitis tersebut dalam semalam. Hilman mengatakan aturan vaksinasi meningitis oleh pemerintah Indonesia sudah berjalan belasan tahun.
Bahkan, keberadaan aturan vaksinasi meningitis kembali memakan korban.
Senin (26/9) pagi sebanyak 63 orang calon jemaah umrah gagal berangkat. Perkaranya mereka tidak mendapatkan pengesahan atau validasi kartu kuning vaksinasi meningitis dari petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Juanda.
Ironisnya pemicu kejadian tersebut karena petugas KKP tidak berada di bandara, ketika para jemaah tersebut akan terbang menuju Saudi. Sesuai jadwal penerbangan dari maskapai Air Asia, para jemaah tersebut dijadwalkan lepas landas pada pukul 05.30 WIB. Sampai pukul 05.00 WIB petugas KKP Juanda tidak ada di bandara, akibatnya jemaah tidak bisa diterbangkan.
Kementerian Agama (Kemenag) belum ambil tindakan tegas terkait kejadian di Bandara Juanda tersebut. "Ya biar diselesaikan dulu secara teknis oleh KKP dan maskapai," kata Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Senin (26/9).
Dia mengatakan Kemenag sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terkait persoalan kelangkaan vaksin meningitis. Hilman mengatakan kasus di Juanda tersebut dipicu berbagai faktor. Meskipun tidak terkait langsung dengan kelangkaan vaksin. Sebab jemaah yang sudah tiba di bandara, sejatinya sudah mendapatkan suntikan vaksin meningitis.
Proses validasi vaksinasi meningitis sangat penting. Sebab dengan adanya validasi tersebut, petugas imigrasi di bandara baru bisa memberikan stempel keberangkatan. Selama belum ada validasi dari petugas KKP itu, petugas imigrasi tidak bisa memberikan stempel keberangkatan.
Sejumlah asosiasi travel penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) menyampaikan keprihatinannya atas kasus di bandara Juanda tersebut. Diantaranya disampaikan Ketua Umum Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (Bersathu) Wawan Suhada. "Sangat disayangkan, apalagi jemaah statusnya sudah mendapatkan vaksinasi meningitis," katanya.
Wawan mengatakan persoalan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah harus segera dipecahkan. Jangan sampai ke depan terjadi lagi kasus jemaah umrah gagal berangkat terkait vaksinasi meningitis. Apakah itu belum disuntik atau kartu "kuning" vaksinasi meningitisnya belum divalidasi.
Dia mengatakan jika Kementerian Kesehatan kesulitan untuk mendatangkan vaksin meningitis, bisa melibatkan asosiasi travel umrah. Dia memahami beberapa tahun terakhir pemerintah fokus menyediakan vaksin Covid-19. Selain itu juga tidak memperkirakan bahwa animo masyarakat untuk berumrah tetap tinggi, meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir.
Jawa Pos (JPG) mencoba konfirmasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal petugas KKP Juanda yang terlambat datang ke bandara Juanda. Hingga berita ini ditulis, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi belum memberikan jawaban.
Sosialisasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2022
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) melakukan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2023 di Hotel Premiere Pekanbaru, Senin (26/9).
Seluruh Kemenag di Riau, termasuk Kanwil Kemenag Riau jadi peserta kegiatan ini. Mereka yang hadir merupakan kepala bagian tata usaha, kepala bidang, kepala Kemenag se-Provinsi Riau dan pimpinan travel haji dan umrah.
Dirjen PHU Kemenag RI Hilman Latif didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau Dr H Mahyudin MA juga menyinggung terkait terjadinya kelangkaan vaksin meningitis. "Terjadinya kelangkaan ya jadi perhatian. Namun terkait vaksin (kelangkaan) itu bukan di kami, tapi di dinas kesehatan," ungkap Hilman yang berharap kelangkaan vaksin meningitis ke depannya tidak terulang kembali.
Kemenag Kota Pekanbaru yang hadir pada sosialisasi tersebut, turut mempertanyakan perkembangan terkait kelangkaan vaksin meningitis. "Pihaknya (Ditjen) mengatakan akan melakukan koordinasi dengan Kemenkes, terkait penyediaan vaksin dan regulasi, juga tentang kewajiban vaksin. Karena di Arab Saudi tidak mewajibkan lagi," tutur Plt Kepala Kantor Kemenag Kota Pekanbaru, H Abdul Wahid SAg MIKom.
Sementara itu, salah satu pengusaha travel umrah di Kota Pekanbaru, Darwison meminta pemerintah untuk menginformasikan secara resmi terhadap publik penyebab terjadinya kelangkaan. "Kita pengusaha travel umrah meminta pemerintah secara resmi menyampaikan penyebab kelangkaan vaksin meningitis itu," kata Darwison.(wan/ilo)
